Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso Nilai Wajar Adanya Perubahan 20 Persen Wilayahnya Saat Ranperda

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menilai wajar adanya 20 persen perubahan peruntukkan wilayah di Kota Batu.

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso Nilai Wajar Adanya Perubahan 20 Persen Wilayahnya Saat Ranperda
SURYA/BENNI INDO
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menilai wajar adanya 20 persen perubahan peruntukkan wilayah di Kota Batu. 

TRIBUNJATIM.COM, BATU – Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menilai wajar adanya 20 persen perubahan peruntukkan wilayah di Kota Batu. Kata Punjul, hitung-hitungan itu sesuai dengan tuntutan sosial dalam jangka waktu panjang ke depannya.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan jumlah penduduk di Kota Batu semakin banyak di masa mendatang. Dengan kondisi seperti itu, kebutuhan akan tempat hunian dan lainnya juga dibutuhkan.

Namun Punjul menegaskan, Pemkot Batu tetap akan menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan di Kota Batu, khususnya di bidang pertanian.

“Jalur Bendo dan Giripurno dulu sawah, sekarang sudah banyak hunian. Contoh seperti itu harus dihitung prosentasenya. Kondisi seprti itu tak bisa dipungkiri,” ujar Punjul, Jumat (30/8/2019).

Operasi Patuh Semeru 2019, Wakil Wali Kota Batu Minta Surat Tertulis Saat Polisi Tilang Palajar

Ia juga menceritakan kondisi di kawasan Junrejo yang dulunya banyak lahan. Kemudian seiring berjalannya waktu, dan juga tuntutan, maka berdiri gedung Polres Batu dan juga DPRD Batu.

“Jadi ya itu sekarang tuntutan. Itu yang 20 persen itu semacam itu,” paparnya.

Punjul mengatakan, khusus di kawasan Bumiaji, Pemkot Batu akan tetap mempertehankan lahan pertanian. Sementara di tempat lain, apalagi yang sudah ada prosees pembangunannya, Punjul mengimbau agar izin-izinnya dipenuhi terlebih dahulu.

Jika bangunan itu tidak berizin, namun memiliki dampak positif terhadap warga, maka bangunan tersebut harus memenuhi perizinan terlebih dahulu. Jika tidak, maka proses pembangunannya dihentikan.

Punjul menegaskan agar perizinannya sesuai. Hal sebaliknya disampaikan Punjul, jika dinilai merugikan warga, maka bangunan akan dievaluasi.

“Ada titik tertentu yang sudah izinnya. Kalau sudah ada izinnya, masih dalam proses pembangunan, ya ada keterangan pergantian. Kalau urusan tindak itu, harus mengurus dulu. Kesalahannya apa, nanti Dinas Perizinan dan Satpol PP tahu. Oleh sebab itu, kalau masih dalam proses ya dihentikan dulu. Kan tidak mungkin harus dibongkar. Kalau kondisinya membahayakan, ya ada evaluasi,” jelasnya.

Ada Kebakaran, Jangan Asal Disiram Air, Begini Penjelasan Pemadam Kebakaran Kota Batu

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved