Calon Kades Protes Hasil Pilkades, Bupati Gresik Sambari Tetap Lantik 264 Kades Terpilih

Pelantikan Kepala Desa di Kantor Pemkab Gresik diwarnai unjuk rasa dari massa calon Kepala Desa (Kades) Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Calon Kades Protes Hasil Pilkades,  Bupati Gresik Sambari Tetap Lantik 264 Kades Terpilih
sugiyono/surya
PROTES PELANTIKAN - Massa pendukung Calon Kades Sukamulyo Kecamatan Manyar Gresik memprotes pelantikan yang dilakukan Bupati Gresik. Sebab, hakim PTUN Surabaya menetapkan untuk ditunda lelantikan Kades terpilih Desa Sukamulyo, Senin (9/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Pelantikan Kepala Desa di Kantor Pemkab Gresik diwarnai unjuk rasa dari massa calon Kepala Desa (Kades) Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang menggugat panitia Pilkades ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Puluhan massa pendukung calon kades Ahmad Munir membentangkan spanduk bertuliskan 'Warga Desa Sukamulyo adalah yang taat dan patuh pada Hukum'. Bahkan, calon kades Sukamulyo Kecamatan Manyar Ahmad Munir juga ikut dalam barisan unjuk rasa.

"Kami meminta kepada Bupati Gresik untuk mentaati surat penetapan Hakim PTUN yang meminta agar pelantikan kades terpilih Desa Sukamulyo Kecamatan Manyar ditunda. Sebab masih ada proses hukum di PTUN," kata Munir, Senin (9/9/2019).

Munir mengaskan bahwa surat tersebut sudah dikirim ke Pemkab Gresik pada Jumat (6/9/2019) dan diterima oleh Bagian umum Pemkab Gresik.

"Namun, Bupati tetap melantiknya. Sehingga pelantikan ini melanggar penetapan hakim PTUN," katanya kepada Tribunjatim.com.

Massa Turun ke Jalan Tuntut Bupati Pamekasan Naikkan Harga Tembakau, Bukan Sekedar Selfie

Kebakaran Ruang Instalasi Laboratorium RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Diduga Konsleting Listrik

Museum Bentoel Kota Malang Tutup Selamanya Sejak 3 Minggu Lalu, Ada Tulisan Dijual di Tembok

Sementara, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto telah melantik 264 Kepala Desa terpilih. Dalam kesmeoatan itu, Sambri mengingatkan kepada para kepala desa untuk mentaati 4 hal. Yaitu transparansi, akuntabilitas, pelibatan seluruh masyarakat desa dan disiplin tertib administrasi.

Sedangkan terkait surat penetapan majelis hakim PTUN Surabaya, Sambari menegaskan bahwa pelantikan Kades terpilih sudah sesuai dengan hukum.

"Silahkan selesaikan sesuai prosedur hukum, dengan aturan perundang-undangan yang ada. Sudah jelas, semuanya kembali pada aturan. Insyallah 264 Kades kalau mengikuti rambu-rambu yang ada, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Perda, Perbub dilaksanakan sesuai aturan, maka gemah Ripah Loh Jinawi Toto tentram Kerto Raharjo," kata Sambari. (Sugiyono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved