Bawaslu Wanti-wanti ASN yang Ingin Maju Pilkada Tak Boleh Manfaatkan APBD Buat Naikkan Popularitas

Bawaslu mewanti ASN yang ingin maju Pilkada tak boleh memanfaatkan APBD untuk menaikkan popularitas.

Bawaslu Wanti-wanti ASN yang Ingin Maju Pilkada Tak Boleh Manfaatkan APBD Buat Naikkan Popularitas
SURYA/SUGIHARTO
Dialog Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan Bawaslu Jawa Timur. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisioner Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaefi mengkomunikasikan pada Pemerintah Jawa Timur agar mewanti pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menyalahgunakan kewenangan jelang Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Sebagaimana dikatakan Aang, saat ini cukup banyak ASN yang disebut akan maju atau tertarik berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020 mendatang.

Oleh sebab itu, ia ingin Pemprov Jawa Timur khususnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mewanti ASN di seluruh Jawa Timur untuk tidak menyalahgunakan program pemerintah yang menggunakan dana APBD untuk menaikkan popularitas maupun untuk menarik simpati masyarakat

PAN Targetkan Menang di 5 Daerah se Jatim di Pilkada 2020, Siap Buka Penjaringan Kepala Daerah

"Kami silaturahim dengan gubernur kami menyampaikan terkait persiapan Pemprov Jatim menyongsong Pilkada 2020 untuk 19 kabupaten kota. Kami mendapat beberapa informasi berkaitan dengan beberapa ASN yang sepertinya juga ingin partisipasi proses Pilkada 2020," kata Aang Kunaefi.

Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jatim yang menggelar Pilkada Serentak 2020 masing-masing adalah Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Blitar.

Lalu Kota Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Tuban.

Mantan Calon Independen Chamim Amir Daftar Bacabup ke PDIP, Sebut Jemput Takdir Pilkada Tuban 2020

Kemudian Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Kediri.

"Sehingga kita menyampaikan kepada Gubernur agar program yang dimiliki oleh Pemprov Jatim, maupun di daerah, tidak dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas," lanjutnya.

Sebagai komisioner Bawaslu, ia mengimbau bagi ASN yang ingin maju mencalonkan diri harus segera mengajukan pengunduran diri dari jabatan ASN nya.

Sebab hal itu sejauh ini sudah menjadi ketentuan undang-undang Pilkada dimana mewajibkan aparatur sipil negara, TNI atau polisi yang mencalonkan dalam Pilkada harus mundur.

Pilkada Tuban 2020, Gerindra Datangi Markas PDIP, Siap Tumbangkan Fraksi Besar PKB dan Golkar

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved