Berita Jatim

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Paritrana Award 2019, Kepesertaan Pegawai Non ASN jadi Fokus Garapan

BPJS Ketenagakerjaan Kembali Gelar Paritrana Award 2019, Kepesertaan Pegawai Non ASN jadi Fokus Garapan.

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Paritrana Award 2019, Kepesertaan Pegawai Non ASN jadi Fokus Garapan
Tribunjatim/Mujib Anwar
Penyerahan santunan kecelakaan meninggal oleh BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Senin (16/9/2019), disela-sela sosialisasi penghargaan Paritrana Award 2019 dan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan, di Surabaya. 

BPJS Ketenagakerjaan Kembali Gelar Paritrana Award 2019, Kepesertaan Pegawai Non ASN jadi Fokus Garapan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - BPJS Ketenagakerjaan kembali menggelar Paritrana Award 2019, yakni penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) RI dalam perlindungan tenaga kerja.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur, Dodo Suharto mengatakan, nama penghargaan Paritrana ini diambil dari bahasa sanskerta yang berarti perlindungan.

"Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah provinsi terbaik, pemerintah kabupaten atau kota terbaik, perusahaan besar terbaik, perusahaan menengah terbaik dan Usaha Kecil Mikro (UKM) terbaik yang telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya," katanya, Senin (16/9/2019) dalam kegiatan sosialisasi penghargaan Paritrana 2019 dan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan, di Surabaya.

Menurut Dodo Suharo, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan paritrana tahun 2018.

“Dukungan pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan kesadaran dan citra positif penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik melalui regulasi ataupun edukasi kepada pengusaha dan pekerja," jelasnya.

Kondisi tersebut, kata Dodo Suharto, tentunya memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepesertaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Regulasi pemerintah daerah yang dimaksud dalam kriteria adalah produk hukum yang diterbitkan pemerintah daerah dalam emndukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan diwilayahnya.

Penilaian dari pemerintah daerah dimaksud adalah bagaimana peran dan inisiatif dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Periode penilaian Paritrana Award 2019 ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 dan akan dipilih 3 terbaik masing-masing dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, serta perusahaan besar atau menengah peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Halaman
12
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved