Pilwali Surabaya 2020

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Sebesar 27,7 Miliar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang.

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Sebesar 27,7 Miliar
bobby Koloway/surya
Ketua baru Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar, ketika ditemui di Kantor Bawaslu Surabaya, Selasa (30/7/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4300 TPS menjadi 4327 TPS.

"Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu," katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

"Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN," katanya kepada Tribunjatim.com.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

"Sesuai regulasi, perekrutan AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini," jelas Agil.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan.

"Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara," katanya kepada Tribunjatim.com.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

Gerindra: Loyalis Prabowo Layak Maju di Surabaya

Jadi Anggota DPRD Bojonegoro, Hidayatus Sirot Gelar Syukuran Akbar, Hadirkan Balasyik

Jazz Gunung Ijen 2019 Hangatkan Penonton di Ketinggian 600 Mdpl, Hadirkan Yura Yunita hingga Tompi

"Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri," katanya.

"Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif," jelas Agil.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (bob/Tribunjatim.com)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved