Dituding Bikin Kreditur KUR Fiktif, Mantan Anggota DPRD Jombang Jadi Tahanan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim resmi mengantarkan mantan anggota DPRD Jombang, Wulang Suhardi ke balik jeruji besi.

Dituding Bikin Kreditur KUR Fiktif, Mantan Anggota DPRD Jombang Jadi Tahanan
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Wulang Suhardi, mantan anggota DPRD Jombang, tersangka korupsi dana KUR fiktif, digiring menuju Rutan Kejati Jatim, Senin, (23/9/2019).  

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi mengantarkan mantan anggota DPRD Jombang, Wulang Suhardi ke balik jeruji besi.

Mantan Politisi PDI Perjuangan ini ditahan atas kasus dugaan penyelewengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim senilai Rp 5,4 miliar. 

Selama 20 hari kedepan, tersangka Wulang ditahan di Rutan Kejati Jatim. 

“Modus korupsi yang dilakukan tersangka adalah dengan mencatut nama orang lain untuk mencairkan KUR di Bank Jatim Cabang Jombang,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Rudy Irmawan (23/9/2019).

(Masih Kumpulkan Alat Bukti Kasus Korupsi P2SEM, Jaksa Bakal Periksa Saksi dari Perbankan)

Wulang, saat menjabat anggota dewan pada periode 2009-2014 disebut mengajukan KUR untuk 11 debitur. 

Namun debitur yang diajukan Wulang untuk mendapat KUR tidak pernah menerima KUR seperti yang diajukan tersangka.

11 Nama debitur ini disebut fiktif.

“Sejauh ini masih belum ada tersangka baru. Istrinya Wulang (Aminatus Sholihah) juga masih saksi," imbuhnya.

Wulang yang digelandang ke Rutan Kejati Jatim enggan untuk memberi tanggapan terkait penahanannya tersebut. 

Dengan mengenakan rompi tahanan merah dan menutupi wajahnya dengan map, Wulang berlalu begitu saja menuju Rutan. 

(Apes, APPD Lilik Tersangka Korupsi Ditolak Pemkab Pasuruan, Ini Jawaban Bupati Irsyad)

Sebelum Wulang, Kejati Jatim dalam perkara ini juga telah menyeret nama mantan anggota DPRD Jombang, Siswo Iryana.  

Dalam perkara ini, Wulang dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. 

(Kejari Tanjung Perak Kembali Dalami Kasus Korupsi Jasmas 2016, 4 Tersangka Diperiksa Pencairan Dana)

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved