Aliansi Mahasiswa dan Pemuda di Gresik Unjuk Rasa Tolak RUU KUHP

Aliansi organisasi mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Gresik berunjuk rasa menolak Rancana revisi berbagai undang-undang yang dilakukan DPR RI

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda di Gresik Unjuk Rasa Tolak RUU KUHP
sugiyono/surya
UNJUK RASA - Aliansi organisasi mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Gresik unjuk rasa di Depan gedung DPRD Gresik untuk menolak rencana RUU KUHP, Selasa (24/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Aliansi organisasi mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Gresik berunjuk rasa menolak Rancana revisi berbagai undang-undang yang dilakukan DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Aksi mahasiswa dari berbagai aliansi organisasi kemasiswaan di Kabupaten Gresik diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), HMI, IMM, BEM UISI, GMNI Gresik dan LMND.

Mereka secara bergantian berorasi menyampaikan aspirasinya. Diantaranya, tolak rencana revisi Undang-undang (RUU) Pertanahan, Tolak RUU Minerba, tolak RUU KUHP, cabut Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Selain itu, aliansi mahasiswa dan pemuda Kabupaten Gresik juga menolak Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang reformasi agraria dan cabut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

"Kita juga meminta kepada pemerintah pusat untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Cabut Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan bertepatan dengan hari tani Nasional 24 September, kami meminta kepada pemerintah untuk mewujudkan reformasi agraria sejati sesuai Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960," kata Koordinator Unjuk Rasa Hamdan Arif , mahasiswa smrester VII, Fakultas syari'ah Qomaruddin kepada Tribunjatim.com, Selasa (24/9/2019).

Selain menolak beberapa rencana revisi Undang-undang, mahasiswa menilai bahwa revisi RUU KUHP bentuk kemunduran di negara demokrasi. Sebab, itu membungkam suara masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah atau kepala negara yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"RUU KUHP sama saja membungkam masyarakat kecil untuk bersuara. Kami menolak revisi RUU KUHP," imbuhnya kepada Tribunjatim.com.

RSUD dr Soegiri Lamongan Kini Miliki 31 Mesin Hemodialisa Untuk Cuci Darah

Ada Ban Bekas, Lantai 4 Kantor Asuransi di Kompleks Andhika Plaza Surabaya Terbakar

HMI Surabaya Geruduk Grahadi, Soroti Karhutla, Revisi UU KPK hingga RUU KUHP

Sementara Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan bahwa aspirasi mahasiswa juga sebagai bentuk aspirasi masyarakat, sehingga aspirasi tersebut akan diterima dan disampaikan langsung ke DPR RI.

"Kemarin presiden sudah menunda pembahasan RUU KUHP, sehingga aspirasi ini akan saya tindak lanjuti dan menjadi masukan kami," kata Gus Yani sapaan akrab Fandi Akhmad Yani.

Lebih lanjut, Yani menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan nota fakta integritas ke DPR RI melalui fax.

"Tadi langsung mengirimkan fakta integritas dari mahasiswa ke DPR RI melalui fax oleh wakil ketua," imbuhnya usai menemui pengunjuk rasa di depan gedung DPRD RI Jl Wachid Hasyim.

Unjuk rasa selesai dengan aman dan lancar. Pengawalan ketat anggota kepolisian, TNI Kodim 0817 Gresik dan Satpol PP Kabupaten Gresik. (Sugiyono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved