Puluhan Warga Kabupaten Mojokerto Tuntut Sertifikat Tanah, 10 tahun Tak Kunjung Selesai

Puluhan warga Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, ngeluruk kantor balai desa, Rabu (25/9/2019) pukul 10.00 Wib.

Puluhan Warga Kabupaten Mojokerto Tuntut Sertifikat Tanah, 10 tahun Tak Kunjung Selesai
Febrianto/Tribunjatim
Warga Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, mempertanyakan sertifikat tanah milik mereka, Rabu (25/9/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Puluhan warga Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, ngeluruk kantor balai desa, Rabu (25/9/2019) pukul 10.00 Wib.

Pasalnya, proses pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan sejak 10 tahun yang lalu hingga kini, tak kunjung diterima oleh warga.

Mediasi yang digelar selama dua jam di tempat tersebut berlangsung alot, satu persatu warga mempertanyakan sampai dimana proses pembuatan sertifikat tanah. Warga menduga, percepatan proses pembuatan sertifikat tanah hanyalah wacana belaka.

Ida Mega Wati (44), pemilik tanah 10 bidang asal Dusun Jemanik, Desa Kebontunggul, Kabupaten Mojokerto, mengatakan, Pemerintah Desa Kebontunggul sebelumnya menawarkan pembuatan sertifikat tanah secara massal dari satu rumah ke rumah lainnya.

"Awal mulanya, pak lurah bersama pak sekretaris desa datang ke rumah pada tahun 2009. Waktu itu saya bayar 10 Juta Rupiah pada (10/2/2009) dan 16 Juta 500 Ribu Rupiah pada (23/7/2009). Saya bayarnya cash ke pemerintah desa," katanya kepada Tribunjatim.com, Rabu (25/9/2019).

Usai melakukan tersebut pembayaran, Ida Mega Wati hanya disuruh menunggu dan bersabar sambil menunggu pengumuman pembagian sertifikat tanah.

Karena Ulah Suporter, Arema FC Kembali Terancam Dapat Sanksi seusai Menjamu PSS Sleman

Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK, Mahasiswa di Surabaya Ancam Kembali Datangi DPRD Jatim

Demo Mahasiswa di Jatim, DPRD Jatim Amankan Oknum Mahasiswa, Sempat Dipukuli Mahasiswa Lain

"Janjinya pasti diselesaikan, tapi sampai sekarang saya tidak tahu sampai dimana. Soalnya saya sering tanya ke kepala desa," keluhnya kepada Tribunjatim.com.

Ida Mega Wati dan masyarakat desa tersebut mengira, pembuatan sertifikat masal tersebut sama halnya dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo.

"Pada bulan April 2019 ada sosialisasi program pendampingan sertifikat tanah selama satu tahun. Kami membayar 100 Ribu Rupiah dengan harapan prosesnya dipercepat. Tapi sampai sekarang belum jadi. Soalnya tanggal pendampingan mau habis," ujarnya.

Ida Mega Wati berharap, pemerintah melalui dinas terkait segera menyelesaikan dan membagikan proses pembuatan sertifikat tanah.

Sementara itu, Konsultan Pendampingan Sertifikat Tanah, Faturrohman, Konsultan PTSL, dalam mediasinya mengatakan, proses pembuatan sertifikat tanah Desa Gondang sudah sampai di setengah jalan.

"Jadi uang yang sudah anda bayarkan ke saya tidak bisa dikembalikan. Karena sudah masuk di sistem informasi Badan Pertanahan Nasional. Saya mohon untuk bersabar dan ditunggu. Akan saya dampingi hingga selesai. Kalau sudah melewati tanggal batas pendampingan. Tetep saya dampingi dan saya daftarkan pembuatan sertifikat tanah lagi," ujarnya Rabu (25/9/2019).(Febrianto/Tribunjatim.com)

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved