Keluarkan Surat Penyidikan Balaikota Among Tani Batu, Kajati Jatim Lupa Ditanya Kasusnya: Akan Dicek

Keluarkan Surat Penyidikan Balaikota Among Tani Batu, Kajati Jatim Lupa Ditanya Kasusnya: Akan Dicek.

Keluarkan Surat Penyidikan Balaikota Among Tani Batu, Kajati Jatim Lupa Ditanya Kasusnya: Akan Dicek
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Kepala Kejati Jatim, Sunarta mendapat promosi baru di Kejagung RI. 

Keluarkan Surat Penyidikan Balaikota Among Tani Batu, Kajati Jatim Lupa Ditanya Kasusnya: Akan Dicek

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Kepala Kejati Jatim Sunarta berkunjung ke Kejari Batu, Rabu (2/10/2019). Sebelumnya, Sunarta berkunjung ke Kejari Kabupaten Malang di Kepanjen di hari yang sama.

Saat ditanya wartawan terkait kasus dugaan korupsi proses pembangunan Balaikota Among Tani, Sunarta mengaku tidak tahu. Bahkan ia mengatakan kalau kasus dugaan korupsi itu tidak pernah muncul ketika evaluasi internal.

“Tidak mengerti itu, tuh. Sepertinya sudah tidak ada masalah. Saya belum cek, nantilah saya cek. Sebab waktu evaluasi itu tidak muncul. Apakah sudah berhenti atau bagaimana nanti saya cek. Terpenting yang saya kerjakan ya di zaman saya,” ujar Sunarta, Rabu (2/10/2019).

Antisipasi Judi Pilkades, Polres Kota Batu Bentuk Satgas Anti Judi dan Politik Uang

Gunung Arjuno Terbakar Lagi, Kepulan Asap di Dekat Puncak Terlihat dari Kota Batu, BPBD Bertindak

Mayat Pria di Perairan Lanal Batuporon Bangkalan, Tak Ada Identitas

Kejati Jatim pernah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor Print-20/0.5/FD.1/01/2017 tertanggal 11 Januari 2017.

Dalam sprindik itu menyebutkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk komplek perkantoran, Balaikota Among Tani Pemkot Batu pada 2009.

Pembangunan Balaikota Among Tani sempat berhenti selama tiga tahun. Pada awal 2015 barulah pembangunan dimulai lagi dengan kucuran dana segar sebesar Rp 175 miliar.

Saat itu, Kejati Jatim mulai menghendus aroma dugaan korupsi dalam proses pengadaan lahan perkantoran terpadu itu. Kejati Jatim secara resmi menangani kasus ini mulai September 2016.

Pegiat antikorupsi Malang Corruption watch (MCW) Atha Nursasi, mengatakan mestinya kasus itu jelas dan publik mengetahui proses penegakkan hukumnya.

"Mestinya ditindaklanjuti secara fair. Sejauh mana perkembangan kasus itu, harus terbuka.  Publik juga bisa dengan mudah mengakses. Jika kondisinya diam-diam tidak ada kabar, ya publik tidak bisa memonitoring," tegas dia.

Data MCW menjelaskan, pada 2009 Pemkot Batu mengeluarkan dana Rp 42,5 miliar untuk membeli tanah seluas 3,5 hektare yang sekarang menjadi Balaikota Among Tani. Selanjutnya, Februari 2011 Pemkot Batu mulai membangun pondasi gedung perkantoran terpadu yang memakan anggaran Rp 35 miliar.

Pembangunan terhenti dan dimulai kembali pada 2015 gerojokan dana Rp 175 miliar. Jadi total dana yang sudah dikeluarkan Pemkot Batu mencapai Rp 255 miliar.

Pada 2017 penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menaikkan status penanganan dugaan korupsi penyelewengan pengadaan tanah untuk komplek perkantoran terpadu milik Pemkot Batu ke level penyidikan. Tapi, hingga sekarang belum ada kejelasan sejauh mana perkembangannya.

Penulis: Benni Indo
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved