Tuntut Kenaikan Upah, Karyawan PT Interkraft di Lamongan Demo

Menuntut upah layak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), karyawan pabrik furnitur PT Interkraft di Lamongan berunjukrasa di depan pintu gerbang

Tuntut Kenaikan Upah, Karyawan PT Interkraft di Lamongan Demo
surya/Hanif Manshuri
Para pekerja di Perusahaan Interkraft saat demo dan dalam penjagaan polisi, Rabu (2/10/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Menuntut upah layak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), karyawan pabrik furnitur PT Interkraft di Lamongan berunjukrasa di depan pintu gerbang pabrik, Rabu (2/10/2019).

Aksi buruh demo  berlangsung mengakibatkan  sejumlah kendaraan yang akan keluar-masuk pabrik di Desa Dradahblumbang, Kedungpring, Lamongan, terhambat.

Sistem pengupahan yang ditentukan perusahaan dinilai karyawan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Tenaga dan kerja karyawan selama dihargai dengan upah jauh dari nilai UMK Lamongan.

Ada yang bekerja 4 tahun, namun upah yang diterina setiap dua minggu sekali sekitar Rp 600 ribu hingga Rp 750 ribu.

"Itu upah yang saya terima setiap dua minggunya," kata Rini, seorang pekerja yang turun aksi kepada Tribunjatim.com.

Aksi pekerja juga menuntut pihak perusahaan untuk melaksanakan sistem kerja yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BREAKING NEWS - Toyota Avanza Ludes Terbakar di Tulungagung, Diduga Api dari Drum Kecil Berisi BBM

Kerusuhan Wamena Papua, 28 Warga Sampang Masih Tertahan, Bupati Slamet Junaidi Kuak Kondisi Terkini

DETIK-DETIK Polisi Mojokerto Gerebek Istri & Dokter di Kontrakan, Perselingkuhan & Identitas Terkuak

Pemberlakuan jam kerja, 8 jam per hari. Upah yang diberlakukan selama ini Rp 6000 sampai 6500 per jam, dan tidak ada upah lembur meskipun kerja lebih dari 8 jam.

"Masuk hari minggu juga tidak terhitung lembur," kata pekerja.

Sementara, Sumarsono Hadi, perwakilan perusahaan yang menemui massa merespon tuntutan para karyawan dengan menaikan upah kerja minimum Rp 10.000 per jam.

"Apa yang jadi tuntutannya sudah kita sampaikan dan pihak manajemen pabrik menyetujui ada kenaikan upah kerja minimum Rp 10.000 per jam," katanya kepada Tribunjatim.com.

Sedangkan untuk pemberlakuan standart jam kerja termasuk upah lembur kerja dan hari libur, pihak perusahaan masih belum pasti bisa memenuhi. Sebab pekerjaan yang ada di perusahaan sistemnya adalah job order.

Kalau memungkinkan hari libur diliburkan, dan dipastikan HUT RI pasti akan diliburkan. Massa membubarkan diri setelah perwakilan perusahaan dan karyawan menyepakati nilai upah yang ditawarkan oleh pihak perusahaan.(Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved