Eks DPRD Surabaya Sebut Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin Tak Sesuai UUD 1945: Harusnya Tak Dilantik

Eks DPRD Surabaya Sebut Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin Tak Sesuai UUD 1945: Harusnya Tak Dilantik

Eks DPRD Surabaya Sebut Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin Tak Sesuai UUD 1945: Harusnya Tak Dilantik
Tayangan Youtube Kompas TV
Eks DPRD Surabaya Sebut Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin Tak Sesuai UUD 1945: Harusnya Tak Dilantik 

Eks DPRD Surabaya Sebut Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin Tak Sesuai UUD 1945: Harusnya Tak Dilantik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Mantan anggota DPRD Surabaya menyebut pelatinkan Jokowi-Ma'ruf amin tak sesuai UUD 1945.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan KH Maruf Amin berpotensi tak sah.

Itu karena menurut mantan anggota DPRD Surabaya 1987-1992 Zulkifli Ekomei kemenangan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 bertentangan dengan UUD 1945 tepatnya pasal 6A ayat 3 UUD 1945

Ia menjelaskan berdasarkan pasal itu, Paslon Presiden-Wapres dapat dilantik jika memperoleh suara sah lebih dari 50 persen.

Lalu, jumlah suara itu harus tersebar di setidaknya 17 provinsi, dan perolehan suara di wilayah provinsi yang lainnya tidak boleh kurang dari 20 persen.

Patriot Garuda Nusantara Siap di Depan untuk Hadang Pengacau Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Berdasarkan hasil keputusan KPU tentang hasil Pemilu yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung, Jokowi dan Maruf Amin menang di 21 provinsi dengan perolehan 55 persen.

"Namun, kemenangan di Aceh dan Sumbar tidak mencapai 20 persen suara sah. Dengan fakta itu, harusnya Jokowi-Maruf Amin tidak dapat dilantik,” ujar Dokter Zul, Senin (14/10/2019).

Ia lalu menanggapi ujaran Pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa masalah tersebut sudah selesai pada tahun 2014 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada tahun 2014, MK berpendapat pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 tidak berlaku ketika hanya terdapat dua pasangan calon sehingga pasangan yang mendapat suara lebih dari 50 persen, tak perlu lagi menggunakan aturan tentang sebaran.

"Yang perlu diingat adalah MK tidak berhak untuk mengutak-atik UUD 1945, yang mempunyai hak adalah MPR. MK hanya berperan ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945," ucap Mantan Ketua KNPI Surabaya ini

Menindaklanjuti hal tersebut, Zul telah mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Pusat bernomor 592/PDT.GBTH.PLW/2019/PN.Jkt. Pst.

“Gugatan ini saya ajukan agar kita kembali lagi ke jalur yang benar. Negeri ini sekarang bukan negara hukum. Tapi, negara kekuasaan. Untuk itu harus dikembalikan ke jalur benar agar ke depannya bangsa ini bisa maju. Kalau dikaitkan dengan pelantikan Presiden tadi ya agak lucu. Sudah dasar hukumnya palsu, dilanggar pula,” pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Januar AS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved