Akademisi Mendesak Presiden Terbitkan Perppu KPK dan Luncurkan Gerakan #PitaHitamMelawan

sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang sedang mengikuti 'Annual Conference' perihal Hak Asasi Manusia (HAM) di Universit

Akademisi Mendesak Presiden Terbitkan Perppu KPK dan Luncurkan Gerakan #PitaHitamMelawan
sri wahyunik/surya
Herlambang P Wiratraman, Dian Noeswantari, Muktiono, Asfinawati, dan Al-Hanif, perwakilan akademisi saat peluncuran #PitaHitamMelawan di Universitas Jember, Senin (14/10/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mendesak Presiden RI Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang - Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang sedang mengikuti 'Annual Conference' perihal Hak Asasi Manusia (HAM) di Universitas Jember (Unej), Senin (14/10/2019).

Desakan supaya Presiden segera menerbitkan Perppu KPK adalah Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM), CHRM2 Universitas Jember, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Unmuh Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH UNAIR, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR, Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) FH UB, Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Sekretariat Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) dan sejumlah individual dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

Dalam rilis yang dibacakan bergantian oleh Ketua PPHD FH UB Muktiono dan Sekjen SEPAHAM Indonesia Dian Noeswantari menegaskan, Presiden Jokowi harus segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait dengan telah disahkannya perubahan kedua terhadap UU KPK. Menurut mereka, cecara substansi, UU KPK hasil revisi bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan KPK.

Presiden memiliki wewenang konstituional prerogratif untuk menerbitkan Perppu atas dasar kondisi ‘kegentingan yang memaksa'. Perppu itu jelas punya landasan konstitusional, wewenang yang diberikan UUD 1945 kepada Presiden (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011). Bahkan pemaknaan ikhwal kegentingan yang memaksa, telah diatur oleh MK, melalui putusannya No. 138/PUU-VII/2009.

"Tanpa malu, tekanan partai-partai politik terhadap Presiden Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu jelas merupakan kepentingan yang justru tidak menginginkan KPK kuat dan bekerja secara berintegritas. Ancaman pemakzulan merupakan penanda arogansi politik elit yang jauh dari tuntutan rakyat maupun semangat perang terhadap korupsi," ujar Muktiono.

Massa HMI & KAMMI Awali Aksi Demo di DPRD Jatim, Desak Jokowi Keluarkan Perppu Batal Revisi UU KPK

Prabowo akan Sampaikan Arahan Pilkada Serentak 2020 di Konfernas Gerindra

Cerita Warga Probolinggo Bongkar Makam dan Bawa Pulang Jenazah Ibunya, Viral di Medsos

Sementara, masih mengutip rilis para akademisi itu, dalam gerakan atau aksi yang meluas di seluruh penjuru tanah air menunjukkan, desakan penguatan KPK menjadi satu bahasa perlawanan publik atas kebijakan Senayan dan partai-partai politik. Lima orang demonstran meninggal dunia dalam gerakan aksi yang berjalan sejak September lalu, selain adanya mahasiswa dan siswa yang ditangkap dan mengalami tindak kekerasan.

"Karenanya, kami, individual akademisi maupun dari sejumlah pusat studi universitas, serta organisasi non-pemerintah, mendesak Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas memperkuat KPK dan kembali ke dalam agenda pemberantasan korupsi. Komitmen ini harus ditunjukkan dengan keberaniannya mengeluarkan Perppu UU KPK sebagai awal penguatan kembali KPK," tegas Dian Noeswantari.

Kedua, menyatakan turut berduka cita mendalam atas mereka yang meninggal, maupun menjadi korban kekerasan dalam aksi terkait #ReformasiDikorupsi.

Ketiga, sebagai simbol duka sekaligus keteguhan untuk tetap berjuang bersolidaritas bersama, maka #PitaHitamMelawan sebagai inisiatif mendorong pengungkapan, pengusutan serta pertanggungjawaban hukum pelaku penembakan, penyiksaan/penganiayaan yang terjadi dalam aksi yang berlangsung pada September 2019 lalu.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved