UU KPK Diberlakukan Hari Ini Meski Tanpa Tanda Tangan Presiden, BEM SI Dikabarkan Mau Demo Lagi

Bila mengacu pada Undang-Undang, UU KPK hasil revisi terbilang sudah berlaku sejak hari ini, Kamis (17/10/2019).

UU KPK Diberlakukan Hari Ini Meski Tanpa Tanda Tangan Presiden, BEM SI Dikabarkan Mau Demo Lagi
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Aksi Arek Suroboyo Peduli KPK di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (9/9/2019). Massa menolak adanya revisi UU KPK yang dianggap akan melemahkan KPK. 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Bila mengacu pada Undang-Undang, UU KPK hasil revisi terbilang sudah berlaku sejak hari ini, Kamis  (17/10/2019).

UU KPK hasil revisi tetap berlaku meski tanpa tanda-tangan dari presiden karena sudah terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu.

Ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2, isinya.

"rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden".

(Revisi UU KPK Disebut Perlancar Investasi, Ketua KEIN: Ekonomi Harus Terlepas dari Politik)

Lalu, Pasal 73 ayat 2 berbunyi,

"dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan".

Hasil revisi ini sendiri sebelumnya ramai-ramai ditolak aktivis antikorupsi lantaran dinilai disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Isi UU KPK yang baru ini juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antirasuah.

Misalnya, KPK yang berstatus lembaga negara serta pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas dinilai dapat mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Halaman
123
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved