Perda Pengarusutamaan Gender Terbit, Perangkat Daerah Harus Paham Isu Gender

Dengan adanya Perda Provinsi Jawa Timur no 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, seluruh perangkat daerah harus menyusun perencanaan program.

Perda Pengarusutamaan Gender Terbit, Perangkat Daerah Harus Paham Isu Gender
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, One Widyawati, Senin (21/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dengan adanya Perda Provinsi Jawa Timur no 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), seluruh perangkat daerah harus menyusun perencanaan program dan pembangunan yang responsif gender.

"Perda ini (Perda no 9 tahun 2019) juga sebagai payung hukum di dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender tidak hanya di OPD, tapi juga lembaga masyarakat, di dunia usaha, termasuk masyarakat sendiri," ucap Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, One Widyawati, Senin (21/10/2019).

Dengan Perda PUG tersebut, semua perangkat daerah harus mengenali isu-isu gender yang kemudian diintervensikan untuk upaya tujuan kesetaraan gender.

DPRD Jawa Timur Dorong Gubernur Khofifah Rancang Pergub Pengarusutamaan Gender

Hari Santri Nasional 2019, Khofifah Ajak Warga Ikut 60 Detik Doa untuk Syuhada & Keselamatan Bangsa

Dikalahkan China di Laga Uji Coba Kedua, Pelatih Timnas U-19 Indonesia Kantongi Peta Kekuatan Tim

"Jadi ketika OPD itu melaksanakan pembangunan atau menjalankan program dia bisa melihat apakah sudah responsif terhadap perempuan, disabilitas, anak-anak, bahkan laki-laki atau belum," ucap One Widyawati.

Ke depannya, DP3AK berencana mengusulkan agar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerbitkan Pergub terkait PUG, untuk menjabarkan secara teknis agar perangkat daerah lebih mudah menyusun pembangunan responsif gender.

"Sebenarnya Provinsi Jawa Timur sudah mendapatkan apresiasi nasional bahwa kita ini sudah melakukan pembangunan responsif gender, bahkan mendapatkan apresiasi berupa Anugerah Parahita Ekapraya," ucap One Widyawati.

Begitu juga di tingkat II, sudah ada 26 kabupaten/kota yang sudah berkomitmen untuk melakukan pembangunan responsif gender dan serta mendapat penghargaan tersebut.

Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2019, DP3AK Jawa Timur Dorong Pengarusutamaan Gender

Ajak Masyarakat Jawa Timur Dukung Pelantikan Presiden, DPD GMNI Jatim Ungkap Sejumlah Harapan

"Tapi ini belum maksimal, karena selama ini hanya kepala daerah yang banyak berperan aktif dalam pembangunan responsif gender, ke depan harapannya dengan adanya Perda dan Pergub, baik perguruan tinggi, pengusaha, lembaga masyarakat, dan elemen lain bisa berperan aktif juga mengupayakan kesetaraan gender di tempatnya masing-masing," ucapnya.

Saat ini, ada 10 daerah di Jawa Timur yang sudah merancang Perda PUG tersebut, mulai dari Trenggalek, Tuban, Lamongan, dan Jombang.

"Salah satu tujuannya adalah bagaimana menjadikan masyarakat menjadi sumber daya yang andal, bukan hanya laki-laki yang banyak dilibatkan dalam pembangunan daerah, tapi juga perempuan," pungkasnya.

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved