Kampus di Surabaya

IPPAT dan INI Jatim Gelar Sosialisasi Bebas Pungli di Unair, Tekankan Anggota Antisipasi Pungli

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) kumpul di Universitas Airlangga, Rabu (30/10/2019) menggelar sosialisasi Perpres Satgas sapu bersih pungli

TRIBUNJATIM.COM/NUR IKA ANISA
IPPAT JATIM gelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) nomer 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungli bersama Satgas Saber Pungli Pusat. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nur Ika Anisa

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) berkumpul di Universitas Airlangga, Rabu (30/10/2019).

Mereka menggelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) nomer 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungli dengan mendatangkan Satgas Saber Pungli Pusat.

Sosialisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus antisipasi praktik pungutan liar di lingkungan BPN maupun IPPAT Jatim.

"Kita adalah garda terdepan profesi kita berhadapan dengan masyarakat," kata Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Jatim Henny Hapsari, Rabu (30/10/2019).

(Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Pasuruan Raih Peringkat Kedua Tingkat Jawa Timur)

"Oleh karena itu kita yang biasa dengan masyarakat sudah saatnya memberikan pelayanan yang baik tanpa ada embel-embel apapun," tambahnya.

Pada kegiatan ini, pembicara Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Dr Drs Widiyanto Poesoko dan Tenaga Ahli Menko Polhukam Adi Warman memaparkan perjalanan dibentuknya Satgas Saber Pungli.

Mereka juga jelaskan perbedaan ranah kerja dengan KPK.

Sementara itu Ketua IPPAT Jatim Isy Karimah Syakir mengatakan, kegiatan ini sebagai program informasi yang langsung mendatangkan ahli dalam hal saber pungli.

"Ini sangat bermanfaat bagi anggota notaris dan IPPAT Jatim. Kami memerlukan informasi dan butuh tentang saber pungli ini," kata Isy.

Sekertaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Dr Drs Widiyanto Poesoko mengatakan Satgas Saber Pungli dalam tugasnya melibatkan sembilan kementerian.

Dia juga membeberkan perbedaan korupsi dan pungli yang berdampak pada kerugian negara dan menurunkan kepercayaan maayarakat.

(Wali Murid SMA di Magetan Mengaku Dikenai Pungutan Wajib Satu Juta Rupiah)

"Pungli merusak kepercayaan kepada pemerintah. Pungli yang ditangkap yang memungut, yang diminta tidak ditangkap. Kalau suap dua-duanya di tangkap," kata Widiyanto Poesoko, Rabu (30/10/2019).

Widiyanto menekankan agar semua pihak turut bekerja sama untuk melaporkan jika terdapat pungutan liar di yang dapat merugikan masyarakat.

"Supaya hidup kita nyaman, sejahtera tidak ada kekhawatiran kalau melihat, merasakan, mengalami pungli laporkan segera ke posko-posko saber pungli," kata Widiyanto.

(Khofifah Siap Berikan Sanksi Tegas Buat Sekolah yang Tarik Pungutan Ilegal di PPDB SMA/SMKN Jatim)

 

Penulis: Nur Ika Anisa
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved