Polemik Pemotongan Gaji Pegawai Dinkes Dianggap Selesai, Ternyata Begini Ceritanya

Dinas Kesehatan menemui DPRD Gresik membacakan semua dasar hukum tindakan yang diduga pemotongan gaji di lingkungan Dinkes. Begini Ceritanya

SURYA/WILLY ABRAHAM
Suasana hearing lanjutan Komisi IV dengan Dinkes Gresik di ruang rapat komisi IV DPRD Gresik, Kamis (31/10/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Polemik pemotongan gaji pegawai di Dinas Kesehatan Gresik dianggap selesai.

Dinkes membacakan semua dasar hukum pada rapat dengar pendapat (hearing) di ruang Komis IV DPRD Gresik, Kamis (31/10/2019).

Jika sebelumnya rapat digelar tertutup kemudian diakhiri dengan pers release, kali ini dewan menggelar secara terbuka.

Wakil Ketua DPRD Gresik, dr Asluchul Alif memimpin hearing lanjutan itu langsung mencecar dasar hukum pemotongan gaji.

(Dugaan Pemotongan Gaji Pegawai di Dinas Kesehatan Gresik, Pakar Hukum: Bisa Jadi Korupsi)

Kepala dinkes Kabupaten Gresik, Saifudin Ghozali langsung membuka sejumlah data yang dibawa sebagai bukti kuat.

Pertama, potongan gaji untuk koperasi Medika Bhakti, ditunjukkan dasar hukumnya kepada anggota Komisi IV DPRD Gresik.

Kemudian potongan untuk zakat infaq dan sodaqoh (ZIS) yang disetor ke badan amal zakat nasional (Baznas) Gresik.

Menurut Ghozali hal itu memiliki dasar hukum dalam surat edaran bupati.

"Ada juga yang potong gaji person to person dan dibayar melalui bendahara gaji. Form pernyataan berasal dari Baznas Gresik. Sifatnya hanya himbauan saja bukan paksaan atau kewajiban," kata Ghozali.

Ghozali mencontohkan di Puskesmas Driyorejo tidak semuanya bersedia mengikuti himbauan tersebut.

Halaman
123
Penulis: Willy Abraham
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved