Puluhan Warga Ngluruk Kantor Desa Padusan Mojokerto, Minta Kejelasan TKD Alih Fungsi Tambang Pasir

Puluhan Warga Ngluruk Kantor Desa Padusan di Mojokerto, Minta Kejelasan TKD Alih Fungsi Jadi Tambang Pasir.

Puluhan Warga Ngluruk Kantor Desa Padusan Mojokerto, Minta Kejelasan TKD Alih Fungsi Tambang Pasir
TRIBUNJATIM.COM/FEBRIANTO RAMADANI
Sejumlah warga desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, membentang kan spanduk yang berisi tuntutan tranparansi pemerintah desa terkait TKD , Kamis (14/11/2019) 

Puluhan Warga Ngluruk Kantor Desa Padusan Mojokerto, Minta Kejelasan TKD Alih Fungsi Tambang Pasir

TRIBUNMOJOKERTO.COM, PACET - Puluhan warga Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, unjuk rasa di Kantor Desa Padusan, Kamis (14/11/2019) pukul 10.00 Wib.

Massa menuntut kejelasan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 2 hektar yang beralih fungsi menjadi tambang pasir.

Sebelum datang ke Kantor Desa, warga terlebih dahulu menyampaikan orasinya di TKD. Sambil menunggu datangnya para warga lainnya, massa memutar lagu dangdut dengan keras agar memancing perhatian masyarakat.

Mau Ambil Laundry, Pria Mojokerto Malah Tergiur Ponsel Mahal di dalam Musala di Gresik, Dibawa Kabur

Penemuan Tulang Manusia di Mojokerto, Polisi Sisir Sungai Brangkal Hingga 500 Meter Cari Kerangka

Masuk Musim Hujan, BPBD Mojokerto Waspadai 4 Kecamatan Ini Masuk Daerah Rawan Longsor & Banjir

Sekitar pukul 10.00 Wib. Puluhan massa datang beramai ramai dengan mengendarai sepeda motor. Massa juga membawa poster dan spanduk yang bertuliskan 'Kami Butuh Perangkat Desa Yang Transparansi', 'Save TKD Kami," dan lain sebagainya.

Setibanya di lokasi, Perwakilan Pemerintah Desa Padusan menerima 10 anggota unjuk rasa untuk mediasi di ruang rapat. Dalam mediasi tersebut, Anggota unjuk rasa mempertanyakan beberapa hal. Mulai dari kejelasan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Struktur organisasi Bumi Desa serta surat keputusan Bumdes.

Erwin Rizaldi, Koordinator Lapangan, mengatakan, warga menuntut kejelasan TKD tentang sewa menyewa lantaran, banyak sekali material bangunan seperti pasir dan batu yang sering dimuat oleh kendaraan berat.

"Banyaknya material yang keluar dari TKD sudah melanggar perundang undang. Jadi hal ini harus ditegaskan dan diluruskan oleh Pemerintah Desa," ujarnya Kamis (14/11/2019).

Erwin menyebutkan, adanya aktivitas penambangan di TKD telah dikeluhkan oleh masyarakat setempat.

" Kami mendapatkan tiga laporan dari masyarakat. Adanya bongkar muat paving, aktivitas galian pasir sampai aktivitas keluar masuknya batu batu besar yang dilakukan proses pemecahan. Hal ini yang sedang kami pertanyakan,'' imbuhnya.

Selain itu, lanjut Erwin, pihak pemerintah desa belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait pemanfaatan tanah kas desa terhadap pihak ketiga.

"Fungsi TKD masih belum jelas. Selain itu juga tidak ada koordinasi atau sosialisasi dari pemerintah. Maka dari itu kami meminta kejelasan," terangnya.

Hingga kini, pihak Pemerintah Desa Padusan dengan anggota unjuk rasa masih melakukan mediasi di ruang rapat Pemerintah Desa tersebut

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved