Pemprov Jatim Mulai Kaji dan Hitung Perampingan Pejabat Eselon Sesuai SE Kementerian PAN-RB

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengkaji dan menghitung untuk melakukan identifikasi pemangkasan dan perampingan pejabat eselon III dan IV.

Hal itu dilakukan menyusul adanya Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Langkah dimulai dengan mengidentifikasi eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja.

Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

• Mobil Pintar Askrindo Kini Resmi Dioperasikan dalam Kegiatan Pelatihan Ratusan Guru PAUD Jawa Timur

• Kadis ESDM Jatim Mewanti-wanti Kendaraan Pelat Merah dan Industri Tak Gunakan BBM Bersubsidi

Sekdaprov Jawa Timur, Heru Tjahjono, mengatakan untuk perampingan eselon III dan IV dibutuhkan proses perhitungan yang detail.

Pasalnya Pemprov Jawa Timur memiliki ratusan eselon III dan IV dan menurut SE, dikatakan Heru Tjahjono, tidak harus semuanya dirampingkan.

"Nggak semua harus dirampingkan. Yang perlu saja dirampingan. Dan kita masih memproses itu, masih dihitung. Bagaimanapun ini kan soal manusia," kata Heru Tjahjono saat ditemui di DPRD Provinsi Jatim, Senin (18/11/2019).

Analisa jabatan dilakukan khususnya untuk melihat kebutuhan dan efektivitas eselon III dan IV di lingkungan Pemprov.

Sebab, bagaimanapun ASN ini nantinya akan terdampak. Mulai dari penghasilan, tunjangan, dan lain-lain. Terkait berapa jumlah yang akan terdampak perampingan menurut Heru Tjahjono masih dihitung.

"Saat ini yang sudah ada pejabat fungsional itu di Inspektorat. Ya kita analisa dulu, tidak ingin buru-buru. Kita upayakan bagaimana take home pay-nya bisa sama," tegasnya.

• Solar di Jatim Over Kuota, Pemprov & Pertamina Tetap Jamin Pasokan Aman Hingga Akhir Tahun

• Pertamina Tambah Suplai Hingga 20 Persen untuk Atasi Kelangkaan Solar Bersubsidi di Jawa Timur