Hakim Perintahkan 3 Tergugat Kasus Ikan Mati Massal di Sungai Brantas untuk Minta Maaf & Pasang CCTV

Majelis hakim PN Surabaya memerintahkan tiga tergugat untuk meminta maaf pada masyarakat di 15 Kota/Kabupaten yang dilalui Sungai Brantas.

Hakim Perintahkan 3 Tergugat Kasus Ikan Mati Massal di Sungai Brantas untuk Minta Maaf & Pasang CCTV
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Suasana sidang perdata di Ruang Garuda I PN Surabaya 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) digugat Yayasan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (4/1/2019) 

Mereka juga menggugat Gubernur Jatim, Soekarwo terkait kasus kematian ikan yang berada di Sungai Brantas.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan menolak seluruh eksepsi dari pihak tergugat di antaranya menteri lingkungan hidup dan kehutanan, tergugat dua menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta tergugat tiga Gubernur Jawa Timur.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas gugatan ikan mati massal di Sungai Brantas yakni, memerintahkan tiga tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 Kota/Kabupaten yang dilalui Sungai Brantas

Selain itu, hakim Anne dalam amar putusannya juga menyatakan memerintahkan para tergugat untuk memasukkan program pemulihan kualitas air sungai brantas dalam APBN 2020.

Gugatan Ikan Mati Massal di Sungai Brantas Diterima Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Ini Alasannya

Dekorasi Natal Unik di Ciputra World Mall Surabaya, Usung Konsep Negara 4 Musim yang Instagramable

"Memerintahkan para tergugat untuk melakukan pemasangan CCTV di setiap Outlet wilayah DAS Brantas untuk meningkatkan fungsi pengawasan para pembuang Limbah Cair. Memerintahkan para Tergugat untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap seluruh DLH di Provinsi Jawa Timur baik DLH provinsi maupun DLH kabupaten/kota yang melibatkan unsure masyarakat, akademisi, konsultan lingkungan hidup dan NGO di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pembuangan limbah cair," ujar hakim Anne dalam amar putusannya.

Dalam putusannya hakim Anne juga memerintahkan Para Tergugat mengeluarkan peringatan terhadap industri khususnya yang berada di wilayah DAS Brantas untuk mengolah limbah cair sebelum dibuang ke sungai. 

Sambut Persebaya, Ratusan Bonek Berkumpul di Utara Bundaran Waru, Kami Bangga

Pura-pura Beli Ayam Jago Bangkok, Residivis Asal Blitar Bawa Lari Motor Tukang Ojek Tulungagung

Diberitakan sebelumnya, Hakim putusan hakim ketua Anne Rusiana, menjelaskan tentang isi gugatan nomor 08/Pdt.G/2019/PN.Sby.

Dalam gugatan nomor 08/Pdt.G/2019/PN.Sby disebutkan bahwa alat bukti yang diajukan para tergugat ini bersifat normatif yang sifatnya kearsipan. 

Dan tanpa adanya tindakan yang signifikan untuk melakukan penanganan ikan mati di kali brantas sejak Tahun 2012. 

"Mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 Kota/Kabupaten yang dilalui Sungai Brantas atas lalainya pengelolaan dan pengawasan yang menimbulkan ikan mati massal di setiap tahunnya," kata Hakim ketua Anne Rusiana saat bacakan amar putusannya di Ruang Garuda I, Rabu, (18/12/2019). 

PT KAI Prediksi Penumpang KA Natal dan Tahun Baru Capai 5,9 Juta Orang

PT KAI Prediksi Penumpang KA Natal dan Tahun Baru Capai 5,9 Juta Orang

 

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved