Lebih 6.000 WNI Ketahuan Jadi Teroris di Luar Negeri, Mahfud MD Sebut Risiko Pemulangan ke Indonesia

Saat ini terdapat lebih dari 6.000 warga negara Indonesia yang teridentifikasi terlibat terorisme lintas batas atau foreign terrorist fighter (FTF).

TribunMedan.com/Danil Siregar
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Saat ini terdapat lebih dari 6.000 warga negara Indonesia yang teridentifikasi terlibat terorisme lintas batas atau foreign terrorist fighter (FTF).

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mereka tersebar di berbagai negara.

Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol (Purn) Suhardi Alius dan Direktur Jenderal Unit Penanggulangan Terorisme Jepang Shigenobu Fukumoto terkait deradikalisasi dan jaringan teroris internasional di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2020).

Warga Kota Madiun Temukan Puluhan Amunisi dan Senjata, Polisi Sebut Tak Ada Kaitan dengan Terorisme

Antisipasi Terorisme Jelang Natal, Kapolrestabes Surabaya: Jangan Takut, Waspadai Sekitar, Lapor!

"Dari Suriah saja kita punya 187 ( WNI), pokoknya lebih dari 6.000 warga kita di luar negeri yang sekarang diidentifikasi oleh negara yang didatangi sebagai teroris," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Mahfud MD menjelaskan, dari 187 orang FTF itu 31 di antaranya laki-laki, sisanya perempuan dan anak-anak. 

"Itu satu, coba yang ada di Suriah itu ada 187 orang kita di sana yang diduga orang Indonesia bergabung dengan teroris. Sebanyak 31 orang itu laki-laki. Sisanya itu perempuan dan anak-anak," kata Mahfud.

Terkait dengan pemulangan WNI yang terbukti tidak terlibat terorisme di Suriah tersebut, Mahfud mengatakan pemerintah masih harus membicarakannya terkait proses deradikaliasasinya.

"Kalau yang jelas terlibat teroris itu akan diadili di Suriah, itu silakan. Tapi yang bukan kan itu nanti dipulangkan di sini. Kalau dipulangkan ke sini nanti gimana. Orang berangkatnya saja tidak pamit. Terus bagaimana nanti deradikalisasinya kan itu harus dibicarakan," kata Mahfud.

Menurut Mahfud MD, FTF kini menjadi satu di antara sekian pokok bahasan pemerintah, karena mereka tetap harus dipulangkan ke Indonesia. 

Mahfud MD mengatakan, skema pemulangan teroris lintas-batas ini perlu diperhatikan. Dengan begitu, kepulangan mereka ke Indonesia tidak membahayakan keamanan dalam negeri. Dalam penanggulangan terorisme lintas-batas, Pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Penanggulangan Teroris Jepang.

Halaman
123
Editor: Adi Sasono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved