Bapenda Kabupaten Blitar Gandeng Kejaksaan untuk Tagih Tunggakan PBB di Wajib Pajak

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar membuat beberapa terobosan untuk meningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor

Bapenda Kabupaten Blitar Gandeng Kejaksaan untuk Tagih Tunggakan PBB di Wajib Pajak
istimewa
Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Ismuni. 

 TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar membuat beberapa terobosan untuk meningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah pada 2020 ini.

Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Ismuni mengatakan langkah awal yang sudah dilakukan sebagai upaya meningkatkan PAD pajak daerah yaitu dengan cara mengubah Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Di dalam Perda tentang Pajak Daerah itu mengatur soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Perda lama, hanya ada pembagian tiga klaster terkait tarif PBB. Sedang di Perda baru rencananya ada lima klaster untuk tarif PBB.

"Dengan pembagian lima klaster untuk PBB ini harapannya bisa meningkatkan pendapatan PBB pada tahun ini," kata Ismuni, Jumat (17/1/2020).

Dikatakannya, target pendapatan PBB di APBD Kabupaten Blitar 2019 sekitar Rp 28,050 miliar. Target pendapatan PBB di APBD 2019 itu terpenuhi Rp 28,058 miliar atau sekitar 100,3 persen. "Untuk tahun ini, target pendapatan PBB di APBD tetap seperti 2019," ujarnya.

Warung Kopi Plus Plus Digerebek Polisi, Sediakan Layanan Prostitusi, Tarif Kencan PSK Rp 50 Ribu

Jonatan Christie Tersingkir dari Indonesia Masters 2020 seusai Ditumbangkan Juara Bertahan

Aksi Nekat 14 Napi Rutan Trenggalek, Konsumsi Sabu Bergantian Dalam Bui, Narkoba Disimpan di Lemari

Tetapi, kata Ismuni, selain target di APBD, juga ada target baku untuk pendapatan PBB. Target baku pendapatan PBB di Kabupaten Blitar sekitar Rp 30 miliar. Target baku ini termasuk sejumlah tunggakan PBB di wajib pajak.

"Tunggakan PBB di wajib pajak masih banyak. Itu yang kami upayakan agar bisa terbayar tahun ini," katanya.

Dikatakannya, untuk masalah tunggakan PBB di wajib pajak, Bapenda menggandeng Kejaksaan. Bapenda bekerjasama dengan Kejaksaan untuk menagih tunggakan PBB di wajib pajak.

"Kerja sama dengan Kejaksaan ini bagian menindaklanjuti instruksi dari KPK," katanya.

Di sektor pajak hotel dan restoran, tahun ini, Bapenda bekerjasama dengan Bank Jatim untuk pemasangan tapping box. Pemasangan tapping box ini untuk mengukur tingkat pendapatan di hotel dan restoran.

"Itu beberapa program baru yang akan kami realisasikan tahun ini dalam rangka meningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah," katanya.

Selain itu, menurutnya, Bapenda tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti sosialisasi, monitoring, dan pemutakhiran data semua pajak daerah.

"Kegiatan rutin seperti sosialisasi dan monitoring tetap kami laksanakan," ujarnya.
Sekadar diketahui, target total pendapatan pajak daerah di Bapenda Kabupaten Blitar pada 2019 sekitar Rp 88,4 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan pajak daerah pada 2019 mencapai 96,5 miliar atau sekitar 109,12 persen. (sha/adv/Tribunjatim.com)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved