DPRD Surabaya Sayangkan Polemik Pungutan Non Pribumi di Bangkingan: Lurah Harus Sadar Kewenangannya

Adi Sutarwijono menyayangkan adanya peraturan pungutan terlebih lagi mencantumkan kata ‘non pribumi’, di RW 3 Kelurahan Bangkingan, Surabaya.

DPRD Surabaya Sayangkan Polemik Pungutan Non Pribumi di Bangkingan: Lurah Harus Sadar Kewenangannya
Yusron nauval/tribunjatim.com
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono saat ditemui usai upacara Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya, Selasa (22/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyayangkan adanya peraturan pungutan terlebih lagi mencantumkan kata ‘non pribumi’, di RW 3 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya

Menurut Adi Sutarwijono, Kota Surabaya telah mempunyai Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

"Pada pasal 30 ayat 2 telah diatur, pelaksanaan pungutan bagi masyarakat oleh RT dan RW dinyatakan berlaku, setelah terlebih dahulu mendapatkan evaluasi dari Lurah," ucap Adi Sutarwijono, Selasa (21/1/2020).

Untuk itu, jika Lurah Bangkingan menyadari secara menyeluruh Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 4 Tahun 2017 menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengawasan pungutan bagi masyarakat oleh RT dan RW, maka polemik peraturan pungutan ini tidak seharusnya terjadi.

BREAKING NEWS Desainer Adjie Notonegoro Datang ke Polda Jatim, Akui Jadi Member MeMiles: Saya Korban

BREAKING NEWS - Demokrat Usung Machfud Arifin Jadi Calon Wali Kota di Pilkada Surabaya 2020

"Saya berharap seluruh Lurah di Kota Surabaya menyadari kewenangannya dalam pengawasan pungutan RT/RW di wilayahnya, sehingga tidak terjadi keterlanjuran seperti Peraturan RW 3 Kelurahan Bangkingan," lanjut Adi Sutarwijono yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Awi, sapaan akrabnya juga menyoroti pencantuman kata ‘pribumi’ dan ‘non pribumi’ dalam peraturan pungutan tersebut, yang menurutnya bentuk pembedaan yang diskriminatif.

 

Cucu Soeharto Ari Sigit Diduga Dapat 2 Mobil dari Investasi Bodong MeMiles Raup Rp 761 Miliar

Cucu Soeharto Ari Sigit hingga Tata Janeeta Akan Diperiksa Polda Jatim Soal Memiles

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

"Kita sudah sepakat menjaga Kota Surabaya yang toleran, tidak diskriminatif, tidak rasis. Terlebih Wali Kota Surabaya Bu Risma (Tri Rismaharini), DPRD, dan semua komponen masyarakat sangat aktif mengampanyekan tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai," lanjutnya.

Namun begitu, Adi Sutarwijono telah mendapat laporan, bahwa pengurus kampung RW 3 Kelurahan Bangkingan segera menyadari kekeliruan tersebut.

"Mereka telah mencabut peraturan RW tentang pungutan warga, yang mencantumkan kata ‘non pribumi’. Pembatalan itu dituangkan dalam resum rapat, yang ditulis tangan dan ditandatangani bersama para pengurus kampung," pungkas Adi Sutarwijono.

ALASAN Partai Demokrat Dukung Machfud Arifin Jadi Calon Wali Kota: Beliau yang Terbaik!

Usung Machfud Arifin di Pilkada Surabaya 2020, Partai Demokrat Tetap Buka Penjaringan di Surabaya

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved