Ratusan Lurah Dapat Binaan dari Kejari Surabaya Cegah Tindak Pidana Korupsi untuk Kelola Dana

Ratusan Lurah Dapat Binaan dari Kejari Surabaya Cegah Tindak Pidana Korupsi untuk Kelola Dana.

Ratusan Lurah Dapat Binaan dari Kejari Surabaya Cegah Tindak Pidana Korupsi untuk Kelola Dana
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah beri pembinaan pencegahan Tipikor 

Ratusan Lurah Dapat Binaan dari Kejari Surabaya Cegah Tindak Pidana Korupsi untuk Kelola Dana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebanyak 150 lurah di Kota Pahlawan mendapat pembinaan dari Kejari Surabaya dalam rangka  Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan dana kelurahan

Dalam pembinaan tersebut, Kasi Pidsus Heru Kamarullah menyampaikan beberapa poin penting, agar Lurah di Surabaya terhindar dari Tipikor dalam pengelolaannya. 

Beberapa poin pencegahan terjadinya tipikor ini yang pertama adalah, pengelolaan dana kelurahan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2018 dan Permendagri 138 tahun 2018 meliputi pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. 

Dua Tersangka Kasus Pajak Yang Diserahkan Kejari Surabaya Langsung Ditahan di Rutan Kejati Jatim

Kejari Surabaya Kerahkan 8 Jaksa Tangani Kasus Tindak Pidana Pajak

Ahmad Dhani Bebas, Kejari Surabaya Sebut Suami Mulan Jameela Tak Perlu Wajib Lapor: Kecuali Dia Ulah

Sedangkan yang kedua, lanjut Heru, lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturannya. 

“Ketiga, jangan sampai ada penyimpangan baik dalam pelaksanaan maupun peruntukannya,” kata Heru, Minggu, (26/1/2020). 

Penyimpangan itu, sambung Heru, artinya menyebabkan kerugian pada negara yang berakibat seorang lurah tersandung hukum pelanggaran UU tentang Tipikor

Sedangkan poin lainnya yaitu, monitoring terkait dana tersebut agar tidak terjadi penyimpangan seperti dana desa. Sehingga stakeholder terkait harus memantau keluar masuknya aliran dana kelurahan yang telah diberikan kepada lurah. 

“Karena dana kelurahan potensi penyimpangannya sangat besar, seperti halnya dana desa. Kejari Surabaya siap memberikan pendampingan dan pembinaan serta konsultasi terkait itu,” jelasnya. 

Pihaknya mengimbau, agar dibuka pos konsultasi terpadu dengan aparat penegak hukum (APH) dan para akademisi. Menurutnya, hal itu berguna menjadi tempat untuk bertanya dan memberikan pendapat kepada lurah dalam pelaksanaan dana kelurahan yang telah diamanatkan oleh negara. 

Ia menambahkan, jika nanti ada lurah atau oknum yang berniat melanggar atau menyelewengkan dana kelurahan. Tentu, akan dilakukan penindakan oleh penyidik tipikor Kejari Surabaya

“Jelas kalau memang ada lurah yang terbukti menyelewengkan dananya, tim penyidik tipikor akan bertindak tegas,” pungkasnya.

Penulis : Samsul Arifin

Editor : Sudarma Adi

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved