Ternyata, Kades di Gresik Masih Takut Gunakan Dana Desa

Komisi II DPRD Gresik mengundang sejumlah kepala Desa (Kades) di beberapa Kecamatan untuk mendengar langsung keluhan mereka

Ternyata, Kades di Gresik Masih Takut Gunakan Dana Desa
Willy Abraham/Tribunjatim
Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir saat berdiskusi langsung dengan sejumlah kepala desa di kantor Kecamatan Manyar, Selasa (28/1/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Komisi II DPRD Gresik mengundang sejumlah kepala Desa (Kades) di beberapa Kecamatan untuk mendengar langsung keluhan mereka. Sebab, pengelolaan dana yang masuk ke desa dinilai tak maksimal.

Baik pengelolaan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) maupun dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah (BHP).

Salah satu temuan dalam sidak tersebut adalah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) nominalnya lebih besar. Setelah mendengar langsung dari beberapa kepala desa yang hadir di kantor Kecamatan Manyar.

" Ternyata kepala desa maupun perangkatnya kebingungan dan takut menggunakan dana tersebut. Contoh seperti di Desa Roomo, Kecamatan Manyar. Silpa APBDes tahun 2019 sekitar Rp 3,5 miliar," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir, Selasa (28/1/2020).

Menurutnya, kepala desa kurang memahami aturan. Sehingga, mereka menganggap Silpa bagi hasil pajak (BHP) tidak bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Padahal Silpa bisa digunakan untuk pembangunan.

Mahasiswa S2 Shandong University China Ingin Pulang ke Madura: Takut Virus Corona, Tak Punya Ongkos

King of The King Ngaku Kantongi Supersemar Asli dari Soekarno, Sampai Beri Tugas Khusus ke Prabowo

Sensasi Klasik di Roemah Caffe Loe Mien Toe Malang, Koleksi Radio Kuno & Keramik Tiongkok 500 Tahun

"Pemerintah kurang melakukan sosialisasi, jadi mereka kurang memahami," tegasnya kepada Tribunjatim.com.

Tidak hanya itu, Rombongan Komisi II DPRD Gresik juga mendengar keluhan jika penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkatnya masih menggunakan pola lama yakni cair 6 bulan sekali.

Hal ini disampaikan langsung oleh sejumlah kepala desa di Kecamatan Wringinanom. Molornya pencarian ADD, DD dan BHP menghambat pembangunan desa.

Anggota Komisi II DPRD Gresik, Musa, mengaku mereka ingin agar keluhan mereka dijembatani kepada Pemkab. Pencairan setiap satu bulan.

"Mereka maunya tunjangan desa cair setiap bulan bukan enam bulan seperti sekarang. Mereka minta kita memfasilitasi itu," pungkas Musa kepada Tribunjatim.com. (wil/Tribunjatim.com)

Penulis: Willy Abraham
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved