Aliansi Indonesia Damai (AIDA) Dorong Pemerintah Beri Kompensasi untuk Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai (AIDA) mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan tentang pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

Aliansi Indonesia Damai (AIDA) Dorong Pemerintah Beri Kompensasi untuk Korban Terorisme
TRIBUNJATIM.COM/AMINATUS SOFYA
Direktur AIDA Hasibullah Sastrawi saat menyampaikan keterangan pers tentang pemenuhan hak-hak korban tindakan terorisme di Hotel OJ 101 Malang. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aminatus Sofya

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Aliansi Indonesia Damai (AIDA) mendorong pemerintah agar segera menerbitkan peraturan tentang pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

Direktur AIDA, Hasibullah Sastrawi menyebut, peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme sangat penting.

Hal itu, untuk mengatur pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme lama.

Saat ini, pemberian kompensasi memang masih terbatas kepada korban terorisme baru atau pasca UU Nomor 15 tahun 2003 direvisi.

“Saat ini korban baru terorisme sudah diberi. Sesuai amanat UU. Tapi korban lama belum. Nah ini yang sedang kami dorong,” kata Hasibullah Sastrawi ketika berada di Malang, Kamis (7/2/2020).

Kuli Bangunan Nekat Gasak Sepeda Ontel, Disergap Polsek Gayungan, Eh Malah Ditinggal Kabur Temannya

Kamar Kos Rp 30 Ribu per Jam di Tulungagung, Pemilik Sewakan Tempat untuk Pasangan Bukan Suami Istri

Valentino Rossi dan Maverick Vinales Sapa Penggemar Indonesia, Yamaha: Momen Bahagia Tak Terlupakan

Cara Cerdas Risma Atasi Fenomena Gangster Bawa Samurai hingga Gergaji yang Resahkan Warga Surabaya

193 Ribu Warga Jatim Bakal Dapat Kartu Pra Kerja, Ini yang Diprioritaskan Gubernur Khofifah

Pria 52 Tahun Ditemukan Tewas di Kamarnya, Awalnya Ngorok dan Mendadak Stop karena Serangan Jantung

Hasibullah Sastrawi menyebut, pemberian kompensasi kepada korban lama sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan.

Korban terorisme lama, juga berhak atas ganti rugi meski saat itu UU hasil revisi belum disahkan.

“Kami tidak ingin ada hak-hak warga negara yang dilewatkan meski saat itu UU ini belum disahkan,” katanya.

Desakan untuk menerbitkan PP sebagai turunan UU 5/2018 tentang terorisme juga untuk menghindari negara tidak memberikan hak korban karena alasan administratif.

Sebab dalam UU 5/2018, disebutkan bahwa tenggat waktu maksimal pemberian kompensasi adalah tiga tahun setelah UU itu diundangkan.

Sejak UU5/2018 disahkan, pemerintah memang baru mengeluarkan satu PP yakni tentang perlindungan penyidik. Sementara PP tentang penguatan hak-hak korban belum juga terbit.

“Kami tidak ingin hak-hak korban ini dilewatkan hanya karena perkara administratif,” ucap dia.

Penulis: Aminatus Sofya

Editor: Elma Gloria Stevani

Penulis: Aminatus Sofya
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved