Jokowi Ogah Pulangkan WNI Eks ISIS ke Indonesia, Mahfud MD: Bisa Jadi Virus Baru Terorisme di Sini

Pemulangan WNI eks ISIS masih menjadi perdebatan. Presiden Jokowi bersama pemerintah RI masih harus mendiskusikan banyak hal lewat rapat terbatas.

YouTube KOMPASTV
Jokowi masih mempertimbangkan plus dan minusnya untuk memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia 

TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah polemik mempengaruhi kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. 

Pasalnya, menurut Dinna Wisnu selaku pakar hubungan Internasional menilai bahwa gerakan ISIS bukan lagi sekedar 'grave concern', melainkan sudah masuk ke dalam kategori 'grave violation of human rights'.

"Mereka pelaku penggaran HAM di tingkat global, itu satu, kemudian sebagai negara gerakan Islam ini, mereka tidak bisa dipandang sepele karena negara-negara besar menggunakan ISI sebagai 'proxy war'," ujar Dinna 

Kelakuan Tak Manusiawi ISIS Dibongkar Eks Simpatisan, Wanita Jadi Pabrik Anak: Mereka Pembohong

"kalau orang sudah angkat senjata buat negara lain bahkan mengorbankan segala hal yang dia punya termasuk identitas Warga Negara Indonesia, apakah kemudian hukum kita untuk memperlakukan dia?" tambah Dinna

Dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, sejauh ini belum ada keputusan yang diambil pemerintah soal pemulangan Warga Negara Indonesia, mantan anggota kelompok teroris ISIS ke tanah air.

Adies Kadir Sebut WNI Eks ISIS Lebih Bahaya dari Virus Corona: Mereka Melecehkan Negara Kesatuan

Polemik pemulangan WNI eks ISIS
Polemik pemulangan WNI eks ISIS (YouTube KOMPASTV)

Presiden Joko Widodo bersama pemerintah RI masih harus mendiskusikan banyak hal lewat rapat terbatas. 

Pemulangan WNI eks ISIS masih menjadi perdebatan.

Pernyataan Presiden Jokowi pun menyatakan tidak karena belum adanya ratas.

Lebih 6.000 WNI Ketahuan Jadi Teroris di Luar Negeri, Mahfud MD Sebut Risiko Pemulangan ke Indonesia

"Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," tegas Jokowi

"Rapat terbatas atau ratas dibutuhkan untuk menghitung dan mengumpulkan data dari sejumlah Kementerian dalam mempertimbangkan keputusan,

Halaman
1234
Penulis: Ficca Ayu Saraswaty
Editor: Januar AS
Sumber: Kompas TV
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved