609 Rumah Kos Bodong Langganan Pasangan Bukan Suami Istri Ditertibkan Satpol PP Kota Mojokerto

Petugas Satpol PP bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menindak tegas terkait maraknya rumah kos ilegal

TRIBUNJATIM.COM/MOHAMMAD ROMADONI
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat memimpin langsung razia gabungan di sejumlah hotel dan kamar kos yang seringkali disalahgunakan sebagai tempat mesum. 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Petugas Satpol PP bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menindak tegas terkait maraknya rumah kos ilegal yang tersebar di wilayah Mojokerto Kota.

Penertiban sekaligus penindakan rumah kos bodong alias tidak berizin ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kamar kos yang diduga seringkali disalahgunakan menjadi tempat mesum.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Hariana Dodik Murtono menjelaskan keberadaan rumah kos ilegal ini hampir merata di seluruh wilayah Mojokerto Kota.

Setidaknya ada 629 rumah kos di Kota Mojokerto.

Mirisnya, dari jumlah rumah kos tersebut hanya 22 yang sudah berizin.

BPS: Kualitas Hidup Warga Surabaya Tertinggi di Jawa Timur

Soal Kasus Predator Seksual 3 Anak: Polda Jatim Panggil Notaris Pembuat Akta Ikatan Gay Tulungagung

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat memimpin langsung razia gabungan di sejumlah hotel dan kamar kos yang seringkali disalahgunakan sebagai tempat mesum.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat memimpin langsung razia gabungan di sejumlah hotel dan kamar kos yang seringkali disalahgunakan sebagai tempat mesum. (TRIBUNJATIM.COM/MOHAMMAD ROMADONI)

5 Hotel Murah Dekat Stadion Gelora Delta Venue Piala Gubernur Jatim, Tarif Inap Mulai Rp 100 Ribuan

Sambut Baik Bergabungnya Nasdem, Gerindra Surabaya Usulkan Gamal Albinsaid Jadi Wakil Machfud Arifin

Choice City Hotel Hadirkan Ballroom Termewah di Surabaya, Punya Konsep Ramah Kantong!

"Berarti masih ada 609 yang belum berizin yang tentunya melanggar Peraturan Daerah (Perda)," ujarnya, Jumat (21/2/2020).

Ia mengatakan fakta di lapangan rumah kos di Kota Mojokerto lebih banyak tidak ada penanggung jawab di rumah kos tersebut.

Padahal, keberadaan rumah kos ini sudah diatur sesuai Peraturan Wali Kota Mojokerto (Perwali) Nomor 13 Tahun 2015 terkait rumah kos.

Katanya, ada dua poin yang mengatur keberadaan rumah kos yakni rumah kos tidak boleh menjadi satu antara pria dan wanita dan harus dipisahkan.

"Yang kedua harus ada penanggung jawab di masing-masing rumah kos tersebut," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved