Ada 635 Rumah Kos di Kota Mojokerto Tak Berizin, Pemkot Jamin Kemudahan Urus Perizinan Kos

Satpol PP menindaklanjuti keberadaan ratusan rumah kos di wilayah Mojokerto Kota yang berstatus ilegal alias tidak berizin.

SURYA/DAVID YOHANES
ilustrasi rumah kos 

Ada 635 Rumah Kos di Kota Mojokerto Tak Berizin, Pemkot Jamin Kemudahan Urus Perizinan Kos

TRIBUNMOJOKERTO.COM, MOJOKERTO - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkolaborasi bersama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPPKA) dan Satpol PP menindaklanjuti keberadaan ratusan rumah kos di wilayah Mojokerto Kota yang berstatus ilegal alias tidak berizin.

Penindakan ini dilakukan menyusul maraknya rumah kos bodong yang penyebarannya hampir merata di seluruh wilayah Mojokerto Kota.

Berdasarkan data terbaru per 31 Desember 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto, persentase rumah kos tidak berizin di Mojokerto Kota mencapai 92 persen.

609 Rumah Kos Bodong Langganan Pasangan Bukan Suami Istri Ditertibkan Satpol PP Kota Mojokerto

Ketakutan Warga Kota Mojokerto Digigit Kera Lepas dan Berkeliaran, Pernah Rebut Makanan dari Anak

Lagi Asyik Berduaan dengan ABG, Pria Mojokerto Ini Kaget Saat Satpol PP Dobrak Rumah Kos

Itu berarti, hanya 8 persen saja rumah kos yang sudah mengantongi surat izin usaha dari pemerintahan setempat.

Kepala DPMPTSP Kota Mojokerto Muhammad Ali Imron menjelaskan data awal tercatat ada 629 rumah kos, update sekarang ini mencapai 690 rumah kos di wilayah Mojokerto Kota. Dari data yang sudah tercatat di aplikasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) berjumlah 55 rumah kos yang sudah berizin.

"Sisanya ada 635 rumah kos di Mojokerto Kota belum ada izinnya ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat terkait perizinan rumah kos," ujarnya, Jumat (21/2/2020).

Ia mengatakan penyebaran rumah kos ilegal ini merata di setiap kelurahan. Keberadaan rumah kos paling banyak di lingkungan Kecamatan Magersari seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dia mencontohkan di Kelurahan Kauman pusat kota ada 13 rumah kos dan hanya satu rumah kos yang sudah mengantongi izin lengkap dan 12 lainnya tidak berizin. Pihaknya memastikan akan menjamin kemudahan mengurus perizinan kos.

"Senyampang adanya Rakornas Perizinan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo kemarin pada intinya semuanya dari ini kita mempermudah investasi, kami akan buat program untuk mempermudah perizinan usaha termasuk izin rumah kos tersebut," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved