Breaking News:

Ketua DPD RI, Lanyalla Serahkan Draf RUU Derah Kepulauan ke Pimpinan DPR RI

Pimpinan DPR RI menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang diserahkan Pimpinan DPD RI.

istimewa
Ketua DPD RI, AA. La Nyalla M Mattaliti menyerahkan draf RUU kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani di gedung Nusantara 3 DPR/MPR 

 TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang diserahkan Pimpinan DPD RI.

Puan mengatakan RUU Daerah Kepulauan merupakan RUU yang diajukan atas inisiatif DPD RI berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 4/DPD RI/I/2017 - 2018

Draft RUU diserahkan oleh ketua DPD RI, AA. La Nyalla M Mattaliti kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani di gedung Nusantara 3 DPR/MPR.

Puan didampingi wakil ketua DPR RI, Aziz Syamsudin dan Rachamat Gobel menerima kedatangan La Nyalla yang didampingi wakil ketua DPD RI, Sultan Bactiar Najamudin beserta beberapa anggota DPD RI.

Puan Maharani menyatakan, RUU Tentang Daerah Kepulauan merupakan RUU yang diajukan atas inisiatif DPD RI berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 4/DPD RI/I/2017 – 2018.

“RUU tentang daerah kepulauan sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, nomor urut 50,” ujar Puan, seraya menambahkan bahwa RUU ini menjadi satu-satunya RUU yang diusulkan DPD RI yang masuk dalam Prolegnas 2020.

Pimpinan DPR selanjutnya akan membahas RUU ini di rapat Bamus untuk diputuskan apakah pembahasan RUU Tentang Daerah Kepulauan cukup dilakukan oleh komisi atau harus membentuk Pansus.

“Kita segera mengirim surat ke pemerintah untuk menunjuk kementerian terkait yang akan membahas RUU ini,” ujarnya.

Menurut Puan, RUU Tentang Daerah Kepulauan sudah berganti nama tiga kali.

Pohon Flamboyan Tumbang Menimpa Honda Brio di Kediri, Arus Lalu Lintas Sempat Mengular 1 KM

Pemkot Terus Kembangkan Kamera CCTV di Surabaya, Pembuang Sampah Sembarangan Bakal Tercapture

Cara Licik Pengedar Sembunyikan Pil Dobel L di Duren, Tak Berkutik saat Tabiatnya Terendus Polisi

“Dulu yang menggagas Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, jamannya almarhum Pak Alex Litay. Belakangan diambil alih DPD RI,” tegas Puan.

Dengan adanya RUU ini, Puan berharap nantinya ada perhatian serius dari pemerintah untuk membangun wilayah kepulauan.

“Sebab selama ini ada kesan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat berorientasi kepada pembangunan di daratan saja. Padahal negara kita dikenal sebagai negara kepulauan,” jelas Puan.

RUU ini mengakomodir pembangunan wilayah kepulauan di 8 propinsi yang terdiri dari 86 kabupaten/kota. “Terbanyak di wilayah Indonesia Timur seperti di kepulauan Maluku,” ujar Puan.

Penulis: Yoni Iskandar
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved