Khofifah Ajak Polri Antisipasi Politisasi SARA Jelang Pilkada Serentak di 19 Daerah Jatim

Jelang Pilkada serentak yang akan dilakukan di 19 daerah di Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa Jawa Timur memiliki sejumlah

(Surya/Fatimatuz zahroh)
Gubernur Khofifah didampingi Kapolda Jatim Irjenpol Luki Hermawan saat hadir memberi pembekalan siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri TA 2019 di Gedung Dhrama SPN Polda Jatim, Mojokerto, Rabu (26/2/2020). Fz.surya 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Jelang Pilkada serentak yang akan dilakukan di 19 daerah di Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa Jawa Timur memiliki sejumlah potensi hambatan berdasarkan dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan pertahanan.

Mulai dari konflik horizontal dari pendukung paslon, gangguan keamanan, politik identisitas, politisasi SARA, hingga adanya teknis penyelenggaraan pilkada serentak.

Dari banyak potensi hambatan yang ada, dikatakan Khofifah, potensi hambatan tertinggi yaitu ada pada politisasi SARA dan politik identitas.

Sehingga seluruh pihak harus mulai melakukan antisipasi dan juga deteksi dini hal-hal yang memicu terjadinya hambatan dan gangguan di Pilkada serentak.

"Yang saya sampaikan adalah hasil penelitian LIPI. Agak detail saya sampaikan hasil penelitiannya. Supaya hal-hal yang menurut penelitian LIPI memungkinkan terjadi di Jawa Timur bisa diantispasi karena ada beberapa yang memiliki sensitivitas tertentu, yakni politik identitas dan politisiasi SARA," kata Khofifah saat hadir memberi pembekalan siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri TA 2019 di Gedung Dhrama SPN Polda Jatim, Mojokerto kepada Tribunjatim.com, Rabu (26/2/2020).

Awal Mula Terkuaknya Praktik Manipulator Aplikasi Ojol di Malang, Sempat Diintai Jadi Bandar Judi

Menilik Lokasi Syuting Sinetron Kisah Cinta Anak Tiri yang Tayang di SCTV

Makan Konate Kaget Ditunjuk Jadi Kapten Utama Persebaya Musim 2020, Pilih Enggan Banyak Bicara

Bahkan dikatakan Khofifah untuk politisasi SARA dan politik identitas potensi menjadi hambatan pilkada serentak mencapai 40 persen. Menurut Khofifah ini sesuatu yang harus diantisipasi secara serius.

Total ada sebanyak 685 bintara yang mengikuti dikduk Bintara Polri. Mereka akan segera dilantik pada tanggal 2 Maret 2020 mendatang. Setelah dilantik mereka akan disebar menurut tempat tugasnya masing-masing. Yang dalam waktu dekat para bintara akan menghadapi tugas mengawal Pilkada serentak.

"LIPI menyebut ini sesuatu yang mungkin harus diantisipasi untuk menjaga konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk Jawa Timur bisa kondusif," tegas Khofifah kepada Tribunjatim.com.

Untuk itu, Khofifah mengimbau pada bintara yang siap terjun ke lapangan untuk bisa bersama sama melakukan identifikasi. Caranya yaitu aktif melakukan komunikasi dengan lini hingga terbawah. Baik babinkamtibmas hingga lurah atau kepala desa.

Yang tak ketinggalan, Khofifah juga memesankan para bintara untuk melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah tempatnya bertugas.

"Tokoh agama dan tokoh masyarakat ini yang memungkinkan menjadi influencer. Mereka harus segera berkoordinasi bisa segera muncul understanding, trust, dan respect," pungkas Khofifah.(Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved