Tunggak Pajak Rp 3,29 M, KPP Pratama Madiun Sandera Pengusaha Minuman Non Alkohol

Kanwil DJP Jawa Timur II dan KPP Pratama Madiun sandera pengusaha minuman beralkohol yang tunggak pajak Rp 3,29 M.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Kanwil DJP Jawa Timur II dan KPP Pratama Madiun dengan didukung Tim Korwas PPNS Polda Jatim, menyandera pengusaha berinisial L di Rutan Ponorogo karena menunggak pajak. 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Kanwil DJP Jawa Timur II dan KPP Pratama Madiun dengan didukung Tim Korwas PPNS Polda Jatim dan Rumah Tahanan Negara Ponorogo melakukan penyanderaan atau Gijzeling terhadap seorang Wajib Pajak (WP) berinisial “L” pada Selasa (25/2/2020).

Kepala Seksi Penagihan, KPP Pratama Madiun, Aries Syarifudin, ketika dikonfirmasi, Kamis (27/2/2020) membenarkan.

VIRAL Gadis Cantik Ketemu Jodoh di Twitter pasca Diputusin karena Bukan Cewek Baik: Langsung Nikah

237 Jamaah Umrah Sudah Sampai Jeddah Dipulangkan ke Indonesia, Pengusaha Travel di Gresik Resah

Aries mengatakan, WP “L” merupakan wajib pajak orang pribadi dengan usaha di bidang Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol mempunyai utang pajak sebesar Rp3.298.331.031 yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan tahun pajak 2013 dan 2014 yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

"Sebelum dilakukan penyanderaan (Gijzeling) terhadap Wajib Pajak “L”, telah dilakukan tindakan persuasif serta penagihan aktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000," kata Aries.

Boy William hingga Gisella Masuk Dalam Deretan Artis Diduga Terlibat Kasus Pembobolan Kartu Kredit

Profil-Biodata Vitalia Sesha yang Terjerat Kasus Narkoba, Terkenal setelah Jadi Model Majalah Dewasa

Penagihan aktif yang telah dilaksanakan antara lain menegur atau memperingatkan dan memberitahukan Surat Paksa, pemblokiran dan penyitaan serta pencegahan bepergian ke luar negeri pada tahun 2017. Namun Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya.

"Kami sudah melakukan berbagai upaya, mulai penerbitan surat teguran, surat paksa, kami melakukan pendekatan persuasif agar segera diselesaikan, namun hingga batas akhir yang ditentukan, WP tersebut tidak melakukan pembayaran, sehingga kami mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan tindakan Gijzeling pada Selasa (25/2/2020) kemarin," jelasnya.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak.

Aries menambahkan, saat ini “L” dititipkan di Rumah Tahanan Negara Ponorogo berdasarkan surat izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan. Wajib Pajak “L” yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.

Selain Gisella, Sarah Alana Gibson Juga Disebut dalam Kasus Pembobolan Kartu Kredit, Apa Perannya?

5 Cara Mendapat Uang dari Tik Tok, Arahkan ke YouTube Channel hingga Buat Live Streaming

Santri Ponpes Mojosari Nganjuk Hanyut Saat Mandi Bareng Teman di Sungai, Air Mendadak Meluap

Penulis: Rahardian Bagus

Editor: Heftys Suud 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved