Kawal Pembahasan RUU Cipta Kerja, Partai Nasdem Bentuk Tim Omnibus Law

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) membentuk tim untuk mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diberi nama Tim Siaga Omnibus Law.

TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Ketua DPP NASDEM Willy Aditya saat ditemui di sela-sela Workshop DPW Nasdem Jawa Timur, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jalan Darmo, Surabaya, Sabtu (7/3/2020). 

Kawal Pembahasan RUU Cipta Kerja, Partai Nasdem Bentuk Tim Omnibus Law

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) membentuk tim untuk mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diberi nama Tim Siaga Omnibus Law.

Koordinator Tim Siaga Omnibus Law Willy Aditya mengatakan tim ini berisikan 56 orang dengan komposisi 20 orang anggota DPR RI dan 36 orang tim ahli.

"Pekan kemarin sudah bekerja secara parsial dan pekan ini kita mulai menginventarisasi masalah," ucap Willy, saat ditemui di sela-sela Workshop DPW Nasdem Jawa Timur, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jalan Darmo, Surabaya, Sabtu (7/3/2020).

Panasi Mesin Partai dan Selaraskan Program Anggota Dewan, Nasdem Jatim Gelar Workshop 2 Hari

Pendaftar Bakal Calon Bupati & Wakil Bupati Pilkada Gresik 2020 di Nasdem Menunggu Rekomendasi DPP

Nasdem Siapkan Nama Cawawali Pendamping Machfud Arifin di Pilkada Surabaya 2020

Willy yang juga Ketua DPP Nasdem ini mengatakan selama pembahasan ini, 20 Anggota DPR RI tersebut harus siaga di Jakarta dan tidak diperbolehkan untuk kunjungan kerja (Kunker) ke luar kota.

"Ini untuk menunjukkan bahwa Nasdem berkomitmen untuk mensukseskan pembahasan RUU Ciptaker ini," lanjutnya.

Willy menjelaskan, RUU Omnibus Law ini dirasa efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6 persen dengan dua jalan.

Jalan pertama adalah memudahkan investasi masuk ke Indonesia. "Selama ini banyak investasi yang lari ke Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Kenapa tidak ke Indonesia," kata Willy.

Jalan selanjutnya adalah debirokratisasi perijinan. "Ada 79 undang-undang dan 1224 pasal yang disaripatikan. Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan harapan membuka satu juta lebih lapangan pekerjaan," lanjutnya.

Dengan komposisi partai pengusung pemerintah di DPR sebesar 77 persen, menurut Willy,  Omnibus Law merupakan lompatan besar bagi iklim ekonomi di Indonesia jika benar-benar disahkan.

"Apalagi dengan kelihaian Pak Surya Paloh (Ketum Nasdem), PKS juga mendukung RUU ini sehingga tidak ada partai yang menolak," lanjut Anggota DPR RI dari Dapil Madura ini.

Jika nantinya ada perselisihan dengan serikat pekerja menurut Willy, nantinya sudah ada wadah tersendiri yaitu di RUU PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

"Atau kita terapkan dulu di 18 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan kawasan-kawasan industri baik milik BUMN maupun swasta. Kita terapkan zonasi dulu baru nasional menyusul," pungkasnya.

Penulis : Sofyan Arif Candra Sakti

Editor : Sudarma Adi

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved