Virus Corona di Jawa Timur

Efek Corona, Hotel dan Restoran Sepi, BPC PHRI Mojokerto Minta Ada Kebijakan Penundaan Pajak

PHRI Mojokerto, berharap ada kebijakan nyata dari Pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak perekonomian merebaknya wabah Pandemi Virus Corona

Efek Corona, Hotel dan Restoran Sepi, BPC PHRI Mojokerto Minta Ada Kebijakan Penundaan Pajak
TRIBUNJATIM.COM/AULIA FITRI HERDIANA
Soleh, Ketua BPD PHRI Jawa Timur (tengah) saat memberi pemaparan pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang kedua di Hotel Elmi, Surabaya, Kamis (20/7/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Mojokerto, berharap ada kebijakan nyata dari Pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak perekonomian akibat merebaknya wabah Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Mojokerto, H.Satuin Amd.S.IP, menjelaskan, peran Pemerintah pusat berupa item kebijakan di sejumlah sektor itu sangat diperlukan untuk menstimulasi pengusaha hotel, pemilik restoran atau rumah makan dan pengusaha tempat karaoke yang tergabung sebagai anggota PHRI agar bisa bangkit dari keterpurukan menghadapi dampak jangka pendek dan jangka panjang karena efek Virus Corona (Covid-19) tersebut.

"Kami berharap usulan itu berhasil yakni beberapa poin permohonan bantuan terkait kebijakan yang diusulkan oleh pengurus PHRI Provinsi Jawa Timur sekarang masih dalam proses pengajuan kepada Pemerintah pusat di Jakarta," ungkapnya saat dikonfirmasi Surya, Rabu (25/3/2020).

Adapun poin usulan itu, kata Satuin, para pengusaha anggota PHRI berharap ada bantuan dari pemerintah pusat yakni berup pembebaskan pajak mulai April 2020 hingga enam bulan kedepan.

Kemudian, penundaan pembayaran iuran BPJS untuk karyawannya dan penundaan PPH 23 Pajak Penghasilan Karyawan kalau ada.

Jokowi Larang Menteri ke Solo, Mahfud MD Sempat Jadi Koordinator, Tiket Tjahjo Kumolo Hangus

Jawaban Adem Quraish Ditanya Apakah Corona Tentara Allah dengan Tugas Khusus?, Ayah Najwa: Perangi

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kejari Surabaya Membatasi Pengurusan Tilang

"Biaya tarif dasar listrik rasanya kalau dibebaskan tidak mungkin ya kita minta keringanan selama enam bulan kedepan dan sebagian gaji karyawan dibantu oleh pemerintah pusat sehingga tidak ada pemberhentian pekerja (PHK)," jelasnya.

Dikatakannya, tingkat okunpansi atau keterisian kamar hotel di Kota/ Kabupaten Mojokerto merosot tajam dari 75 persen di angka 15 persen lantaran disebabkan minimnya pengunjung akibat dampak merebaknya Virus Corona (Covid-19) di Jawa Timur.

Sedangkan, ada 45 pengusaha tergabung sebagai anggota PHRI yang mencakup wilayah Kota/Kabupaten Mojokerto.

"Pastinya potensi gulung tikar bisa saja karena itulah kalau pemerintah tidak tanggap maka bisa saja terjadi, sebenarnya pengusaha tidak ingin melakuka itu (PHK Massal, Red) tapi memang situasinya seperti ini," ujarnya.

Seperti yang diberitakan, Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Mojokerto, mencatat tingkat okunpansi atau keterisian kamar hotel di Kota/ Kabupaten Mojokerto merosot tajam pada level 15 persen disebabkan minimnya pengunjung akibat dampak merebaknya Virus Corona (Covid-19) di tanah air termasuk sejumlah kota di Jawa Timur.

Dampak sepinya pengunjung sehingga mempengaruhi penurunan pendapatan itu membuat para pengusaha hotel di Kota/ maupun di daerah Trawas dan Pacet Kabupaten Mojokerto bahkan harus mengambil keputusan akan merumahkan sebagian pekerjanya untuk memangkas biaya operasional. (Mohammad Romadoni/Tribunjatim.com).

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved