Virus Corona di Jawa Timur

PKB DPRD Jatim Minta Gubernur Tak Ragu Realokasi Anggaran Penanganan Corona

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi tak ragu dalam merealokasi anggaran untuk penanganan virus Covid-19

PKB DPRD Jatim Minta Gubernur Tak Ragu Realokasi Anggaran Penanganan Corona
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa didampingi Rais Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Mansur dan Wagub Jatim Emil Dardak. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi tak ragu dalam merealokasi anggaran untuk penanganan virus Covid-19 atau corona. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020.

Secara khusus, Inpres tersebut berisi refocussing kegiatan, Realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan corona virus disease 2019.

Fraksi PKB menilai inpres tersebut dapat menjadi pijakan Pemrov dalam mengambil kebijakan.

"Fraksi PKB Jatim menyambut positif. Ini akan menjadi payung hukum bagi para pemimpin lembaga negara, termasuk bagi kepala daerah untuk menanggulangi wabah corona ini," kata Ketua Fraksi PKB di DPRD Jatim, Fauzan Fuadi kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (26/3/2020).

Di Jatim, Inpres tersebut diharapkan akan menjadi jembatan bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan yang dirasakan perlu.

"Sebab, beberap hari kemarin kami melihat pemerintah daerah masih bimbang melangkah," kata Fauzan.

"Sebab, terkendala pos anggaran yang bisa digunakan. Dengan berpegangan pada Inpres ini, Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) kami harap tak ragu lagi dalam menangani covid-19 di Jatim," tegas Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim ini.

‘Tawa’ Kaesang Lihat Netizen Banding-bandingkan Anak Jokowi dan Anak SBY, Langsung Mention Gibran

Sopir Ojol Surabaya Curhat Sepi Gegara Corona, Dengar Kelonggaran Kredit Motor dari Jokowi: Senang

Penggali Kubur Takut Memakamkan Jenazah Pasien Covid-19 di Sidoarjo, Plt Bupati Turun Tangan

Inpres Jokowi bertanggal 20 Maret 2020 berisi tujuh instruksi yang harus dilakukan para pemegang kewenangan untuk fokus dalam menangani virus corona.

Instruksi ini diberikan kepada 10 pemegang kepentingan, mulai dari Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, hingga Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

"Mempercepat refocussing kegiatan dan relokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya," begitu petikan poin kedua instruksi tersebut.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved