Breaking News:

Setuju Tak Lockdown, PWNU Jatim Minta Warga Ekonomi Bawah Tetap Bisa Kerja: Jangan Sampai APBD Sakit

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim), KH Marzuki Mustamar menilai langkah pemerintah untuk tak lockdown adalah langkah tepat

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Sudarma Adi
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (24/3/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim), KH Marzuki Mustamar menilai langkah pemerintah untuk tidak melakukan lockdown adalah langkah tepat.

Menurut Marzuki, sangat banyak masyarakat Jawa Timur yang mempunyai pekerjaan serabutan dan kerja dengan sistem harian.

"Mereka dapat (penghasilan) hari ini dimakan hari ini juga. Mereka tidak saving (mempunyai simpanan) mereka juga tidak menumpuk beras," ucap Marzuki, Senin (30/3/2020).

Masjid di Bandara Juanda dan Terminal Bungurasih Dinilai PWNU Jatim Rawan Penularan Covid-19

Pondok Pesantren Libur Antisipasi Covid-19, PWNU Jatim Minta Gubernur Pikirkan Dampak Ekonomi Warga

6 Poin PWNU Jatim Hadapi Pandemi Virus Corona, Singgung Bersikap Proporsional dan Tetap Optimis

Untuk itu, menurut Marzuki selagi situasi masih terkendali, PWNU Jatim meminta pemerintah untuk memperbolehkan orang-orang dengan ekonomi bawah tetap bekerja.

"Biarkan orang-orang kecil tetap nguli tetap nukang dan mencari rezeki, kalau mereka sampai dilarang, di-lockdown lalu dengan dana APBD menyangoni mereka per kepala Rp 20 ribu, itu sangat berat," lanjut Pengasuh Ponpes Sabilurrosyad, Gasek, Kota Malang ini.

Menurut Marzuki adanya cash for work (padat karya tunai) ataupun social safety net sah-sah saja asalkan dengan pertimbangan yang matang dan tidak terlalu memberatkan kas daerah.

"Kalau terlalu banyak nanti mungkin coronanya sembuh yang sakit ganti kas daerahnya, ini juga bahaya," lanjutnya.

Seperti diketahui, Untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat adanya pandemi Virus Corona (Covid-19), Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah skema stimulus untuk menjaga roda ekonomi di Jatim tetap berjalan.

Ketua Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Emil Dardak mengungkapkan beberapa skema yang dimaksud adalah mulai dari restrukturisasi kredit hingga cash for work (padat karya tunai) untuk 10 ribu orang terdampak dari penutupan pesantren yang diberdayakan untuk penanganan Covid-19.

Emil juga mengatakan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang terdampak, padat karya tunai akan diperluas melalui penyusunan ulang program dana desa untuk mengatasi Covid-19.

"Surat edaran dari ibu gubernur sudah diterbitkan untuk bupati dan walikota yang berkaitan dengan dana desa tersebut, dimana tahap I padat karya tunai agar segera diserap karena dari 40 persen dana desa baru 26 persen yang terserap," kata Emil, Minggu (29/3/2020).

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved