Pilkada Serentak 2020

Pilkada Ditunda, Rencana Anggaran Hibah di Realokasi untuk Penanganan Covid-19

pendapat Komisi II DPR RI, Kemendagri dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, kemungkinan besar agenda Pilkada serentak 2020 akan ditunda.

Willy Abraham/Tribunjatim
Ketua KPUD Gresik, Ahmad Roni saat melakukan penandatanganan berkas penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota terpilih DPRD Gresik periode 2019-2024 di salah satu hotel di Gresik, Sabtu (20/7/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Berdasarkan rapat jejak pendapat Komisi II DPR RI, Kemendagri dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, kemungkinan besar agenda Pilkada serentak 2020 akan ditunda.

Termasuk kabupaten Gresik yang akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati, yang dijadwalkan pada 23 September mendatang.

Salah satu hasil rapat tersebut, menginstruksikan setiap kepala daerah merealokasi anggaran Pilkada serentak 2020 untuk membantu penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19.

Ketua KPUD Gresik, Akhmad Roni mengatakan mendapat hibah Rp 61,1 miliar. Yang sudah cair baru 40 persen.

Anggaran tersebut sudah digunakan dalam tahapan persiapan sejak November 2019 lalu.

"Digunakan sebelum pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia," ujarnya kepada Tribunjatim.com, Jumat (3/4/2020).

KPU Gresik Bakar 10.477 Surat Suara Rusak Agar Tidak Disalahgunakan

Ternyata, Lamongan Nyatakan Zona Merah Covid-19

Bandara Juanda Hadirkan Customer Service Live, Maksimalkan Pelayanan Sekaligus Physical Distancing

Pihaknya belum bisa memastikan kapan anggaran tersebut akan mulai direalokasi. Namun, pihaknya telah menunda beberapa tahapan persiapan KPU di Gresik.

Mulai dari tahap pemutakhiran daftar pemilih tetap, pelantikan badan adhoc, hingga menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS hibgga batas waktu yang belum ditentukan.

"Termasuk masa kerja dan hak insentif yang akan diterima," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

Sesuai regulasi, lanjut Roni, penanggungjawab dari pelaksanaan ada ditangan KPU pusat.

"Kami tinggal menunggu keputusan. Termasuk mekanisme realokasi anggaran tersebut," paparnya.

Dari informasi yang didapatnya, KPU pusat menawarkan tiga opsi terkait pelaksanaan Pilkada nanti. Yaitu Desember 2020, Maret 2021 atau September 2021. "Hingga kini belum ada kesepakatan, akan dibahas lebih lanjut oleh pemangku kebijakan," tandasnya. (wil/Tribunjatim.com)

Penulis: Willy Abraham
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved