Breaking News:

Virus Corona di Jawa Timur

Fraksi Demokrat Jatim Minta Penambahan Insentif untuk Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Sri Subianti, menjelaskan penambahan insentif bisa diambilkan dari pos APBD Jatim.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
Reader's Digest
Ilustrasi dokter 

Hal ini didasarkan atas kerja keras mereka berada di garda terdepan menangani virus Corona.

Paramedis yang menangani pasien virus Corona akan diberikan insentif berbeda.

Dokter spesialis akan diberikan Rp 15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta.

Madiun Diguyur Hujan Deras Semalam, Desa Banjarsari Terendam Banjir, Petani Kesulitan Jemur Padi

500 Pekerja Sektor Pariwisata Tulungagung Terdampak Covid-19, Bisa Tambah Jika Kondisi Tak Berubah

Kemudian, juga akan diberikan santunan kematian Rp 300 juta.

Pemberian kompensasi itu bagi daerah yang sudah menetapkan tanggap darurat.

Terkait anggaran penanganan virus Corona, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan , anggaran itu menyasar empat sasaran yang akan menjadi target anggaran ini, yakni promotif preventif, kuratif, tracing hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat covid-19.

Saat ini, Pemprov Jatim sudah melakukan perhitungan bagi masyarakat terdampak, namun belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebaran Covid-19 Jawa Timur Bertambah 27 Klaster, Tim Tracing Sebut Potensi Penularan Masih Tinggi

Dampak Bisnis Lesu di Tengah Pandemi Covid-19, Hotel di Tuban Mulai PHK dan Rumahkan Pekerja

Selama ini, DTKS menjadi dasar intervensi pemerintah pusat dalam memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program PKH.

Kemudian yang juga akan akan disentuh oleh Pemprov Jawa Timur adalah para driver ojek online yang tidak masuk di DTKS, sehingga tidak tercover bantuan dari pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, mereka yang mudik, yang mulanya merantau, dan mengandalkan penghasilan dari jualan harian dan tidak masuk dalam DTKS juga akan dicover Pemprov Jatim untuk memberian intervensi.

Editor: Dwi Prastika

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved