Temukan Sampah Mikroplastik di Sungai Brantas, Ecoton Bersurat ke KLH

Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup

istimewa
PROTES - Aktivis lingkungan protes terhadap pembuangan sampah plastik ke sungai yang diduga dilakukan oknum pabrik industri kertas, Jumat (1/5/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, terkait dugaan adanya limbah cair di Sungai Brantas, Jumat (1/5/2020).

Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi, mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan Ecoton pada bulan Februari 2019, pada buangan limbah cair di 12 industri kertas di wilayah Gresik yang berada di daerah aliran sungai Brantas.

Menurut Prigi Arisandi, dari buangan limbah cair tersebut ditemukan serpihan mikroplastik yang berbentuk fiber, fragment, dan lembaran.

Menurutnya, pabrik kertas dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kertas bekas impor. Diduga, bercampur sampah plastik.

"Industri-industri tersebut diduga membuang sampah plastik ke sungai dalam bentuk scrab dan plastik sampah. Seperti botol minuman, sachet, kantong kresek, popok, sepatu dan beragam barang bekas," kata Prigi kepada TribunJatim.com.

Ada Satu Orang yang Hasil Rapid Test Covid-19 Reaktif, 83 Pekerja Bangunan di Batu Dipulangkan

Deretan Fenomena Langit di Bulan Mei 2020, Ada yang Terjadi di Kabah Tapi Bisa Dilihat di Indonesia

Pasar Wonokromo Tetap Buka Meski PSBB Surabaya, Kondisinya Sepi, Omzet Pedagang Turun 80 Persen

Lebih lanjut Prigi mengatakan, aktifitas 12 pabrik kertas ini berpotensi membawa dampak kerusakan sungai Brantas. Sebab, pabrik kertas ini telah melakukan pelanggaran karena menggunakan kertas berkas impor sebagai bahan baku.

"Kegiatan impor sampah tersebut bertentangan dengan Undang undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Undang undang nomor 32 Tahun 20019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non bahan berbahaya dan beracun (B3)," kata Prigi Arisandi.

Prigi menegaskan, dengan masih adanya kegiatan impor sampah kertas bekas yang berpotensi membawa dampak kerusakan Sungai Brantas, Ecoton meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk segera perbaikan tata kelola impor sampah kertas bekas, karena melanggar regulasi.

Selain itu, impor kertas bekas juga tidak memberikan rekomendasi kepada Menteri Perindustrian untuk impor sampah kertas bekas sebagai bahan baku pabrik kertas,

"Kementerian harus investigasi pelanggaran untuk mengetahui pelaku impor sampah kertas bekas dan memberian sanksi berupa pencabutan ijin lingkungan, jika pabrik kertas terbukti dengan sengaja mengimpor sampah kertas bekas," imbuhnya.

Maka, dengan tegas Prigi meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk menghentikan kegiatan impor sampah kertas bekas sebagai bahan baku industri kertas yang dalam praktiknya terdapat pelanggaran regulasi impor limbah Non B3.

"Kita juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaudit perusahaan yang memiliki izin persetujuan impor Limbah Non B3," imbuhnya. (Sugiyono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved