Virus Corona di Banyuwangi

Banyuwangi Siapkan Pelaporan Online Jika Belum Terima Bantuan Covid-19, Warga Bisa Lapor Mandiri

Pemkab Banyuwangi menyiapkan sistem pelaporan online untuk warga terdampak Covid-19 yang belum menerima skema bantuan sosial.

SURYA/HAORRAHMAN
Bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Corona di Banyuwangi. 

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi menyiapkan sistem pelaporan online untuk warga terdampak Covid-19 yang belum menerima skema bantuan sosial, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten.

”Nanti sistemnya warga bisa melaporkan dirinya sendiri, atau melaporkan tetangga atau warga lain yang dinilai perlu dibantu,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat simbolis mendistribusikan paket sembako dari APBD Banyuwangi untuk 12 desa di Kecamatan Genteng dan Sempu, Kamis (7/5/2020).

Anas mengatakan, berkaitan dengan pandemi Covid-19, pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pemkab Banyuwangi telah menyalurkan berbagai skema bantuan.

Satu RT di Desa Kaliglagah Jember Karantina Wilayah, Polisi Beri Bantuan Sembako: Saling Support

Semuanya menjangkau 193.000 kepala keluarga (KK) yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Banyuwangi.

Bahkan, jumlah penerima bantuan melebihi DTKS alias sudah memasukkan warga terdampak non-DTKS.

”Semua yang ada di DTKS sudah dibagi habis dengan program keroyokan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, bahkan kuotanya berlebih, sehingga warga terdampak non-DTKS juga sudah masuk. Semua datanya terintegrasi di sistem Smart Kampung, by name by address by NIK (nomor induk kependudukan),” ujarnya.

Baru Terkuak Cara Bicara Didi Kempot sebelum Wafat, Asisten Sebut Ngelantur saat di Hotel: Ada Apa?

Setia Temani dari Nol, Sosok Saputri Rela Biayai Didi Kempot saat Ngamen di Slipi, Juga Rajin Wirid

Anas menambahkan, tentu dalam perjalanannya, data bersifat dinamis dalam situasi pandemi seperti saat ini.

Pasti ada warga terdampak non-DTKS yang belum masuk skema bantuan.

Misalnya, ada warga yang hari ini masih punya sumberdaya ekonomi, bisa dimungkinkan dua pekan lagi sudah kesulitan.

”Kemudian, ada pula yang kadang salah paham. Misalnya, sudah ditetapkan sebagai penerima Program A tapi memang belum waktunya cair, kemudian melihat warga lain sudah terima Program B, lalu protes. Ini karena memang penyaluran bantuan memang tidak berbarengan, tapi sudah lebih dari 193.000 KK masuk skema bantuan,” ujar Anas.

Suami Istri Pemilik Stand Meninggal Seusai Positif Corona, 2 Pasar di Surabaya Ini Terpaksa Ditutup

Dia mengatakan, untuk kasus-kasus data dinamis, tidak usah saling menyalahkan, apalagi menyalahkan kades, lurah, atau RT/RW.

”Kita memahami data sangat dinamis. Maka daripada saling menyalahkan, mari dilaporkan ke sistem yang sedang disiapkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Budi Santoso menambahkan, dalam sistem tersebut, warga bisa melaporkan dirinya sendiri, tapi bisa pula melaporkan tetangga/warga lain dengan menyertakan NIK. 

”Laporan tersebut akan disilangkan dengan data di Smart Kampung untuk mengecek NIK calon penerima bantuan. Jika memang belum menerima bantuan, permohonan atau laporan itu akan diproses. Jika NIK sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, otomatis tertolak,” ujar Budi.

”Sistemnya sedang digarap teman-teman di dinas, semoga 3 hari ke depan sudah siap,” imbuh Budi.

Penulis: Haorrahman
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved