GAPPRI Keberatan Pemerintah Wajibkan Rapid Test Perusahaan Padat Karya, 'Biayanya Memberatkan'

GAPPRI menyatakan keberatan atas kewajiban rapid test oleh industri padat karya karena tidak diatur undang-undang dan memberatkan keuangan perusahaan.

ISTIMEWA/GAPPRI
Ketua GAPPRI, Henry Najoan (tengah) didampingi AR Adi Harnadi, pengurus harian GAPPRI dan Sulami Bahar, Ketua GAPERO Surabaya 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menyatakan keberatan atas instruksi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang mewajibkan perusahaan melakukan Rapid Test untuk seluruh karyawan dengan biaya masing-masing perusahaan.

Keberatan yang disampaikan Henry Najoan itu didasarkan pada dua hal.
"Pertama, dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, tidak mensyaratkan melakukan rapid test," kata Henry Najoan, Jumat (8/5/2020).

Pabrik Rokok Beroperasi Lagi, Komisi D DPRD Surabaya Dukung Upaya Perkuat Protokol Kesehatan

Rapid Test 100 Karyawan Pabrik Rokok di Madiun Didampingi Bupati, Imbau Lahan Kosong Ditanami Lombok

Hasil Swab Mandiri 165 Karyawan Pabrik Rokok di Surabaya, 88 Sudah Keluar: 63 Positif Covid-19

Kedua, bahwa biaya rapid test untuk karyawan tentunya sangat membebani perusahaan terutama di masa wabah Covid-19. Pasalnya, Industri Hasil Tembakau (IHT) saat ini tengah dihadapkan dengan kondisi sangat berat.

"Covid-19 berdampak negatif terhadap bisnis, mulai dari sisi pasokan bahan baku, produksi, distribusi hingga penurunan penjualan," ungkap Henry.

Karena itu pihaknya meminta Gubernur Jawa Timur (Jatim), Kofifah Indar Parawansa, untuk memberi arahan dan meluruskan Pemerintah kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jatim untuk tidak mewajibkan pengusaha melakukan Rapid Test untuk pekerjanya.

Pemkab Bojonegoro, per tanggal 5 Mei 2020, mengeluarkan surat bernomor 440/183d/412.202/2020 yang mewajibkan perusahaan melakukan Rapid Test untuk seluruh karyawan dengan biaya masing-masing perusahaan.

"Kewajiban rapid test Covid -19 hanya semakin membebani perusahaan,” ujar Henry.

Apalagi sebentar lagi, memasuki Hari Raya Idul Fitri atau lebaran. Menurut Henry Najoan, IHT masih mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi saat lebaran. Yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri untuk pekerja.

“Karena itu, kewajiban rapid test Covid-19 sekali lagi dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajiban membayar THR,” ungkap Henry.

Sebelumnya, IHT sudah dibebani kenaikan cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/ PMK.010/ 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Halaman
123
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Adi Sasono
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved