Virus Corona di Surabaya

BPJS Kesehatan Surabaya Akan Tindak Tegas Faskes yang Langgar Perjanjian Kerjasama

Di tengah pandemi yang sedang mewabah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pesertany

Tribunjatim.com/Fikri Firmansyah
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja (berdiri) saat memantau pelayanan BPJSK di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Jalan Dharmahusada No 2 Surabaya, Kamis (19/9/2019). 

 Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Di tengah pandemi  wabah virus Corona atau Covid-19, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pesertanya.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Mihardja.

"Pemberian layanan kesehatan yang dimaksud adalah dengan memastikan alur pelayanan berjalan dengan baik dan hak peserta diberikan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan perjanjian kerja sama," kata Herman kepada TribunJatim.com, Selasa (12/5/2020) di KCU BPJS Kesehatan Surabaya, Jalan Raya Dharmahusada.

Ia menjelaskan secara rinci, pada situasi sekarang ini yang sedang pihaknya pantau secara ketat adalah upaya dari pihak tertentu untuk menjadikan rapid test Covid-19 ini sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan, termasuk kepada peserta JKN - KIS.

Terlebih bila peserta JKN harus mengeluarkan biaya untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Adanya urun biaya di luar ketentuan adalah hal yang tidak diperkenankan, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 4a pada naskah perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit, tentang kewajiban rumah sakit untuk tidak melakukan pungutan biaya tambahan diluar ketentuan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Babak Baru Kasus Siswi SMP Gresik Dicabuli di Kandang Ayam, Diiming-imingi Uang Rp 1 M untuk Damai

Hampir Sepekan Mendekam di Sel Tahanan, Pengacara Beber Kondisi Roy Kiyoshi: Stres & Muntah-muntah

Hampir 5 Tahun Pacaran, Maudy Ayunda dan Arsyah Rasyid Putus, Sebut Kini Dirinya Single, karena LDR?

Herman menambahkan, apabila terdapat rumah sakit yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja sama BPJS Kesehatan akan melakukan evaluasi, teguran hingga pemutusan kerja sama sebagaimana yang disepakati dalam kontrak perjanjian kerjsama antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit.

Evaluasi juga melibatkan Dinas Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit hingga Badan Pengawas Rumah Sakit.

Selain itu, masih kata Herman, sesuai dengan surat edaran dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), bahwa sejatinya Rumah Sakit (RS) tidak melakukan promosi berlebihan terhadap pelayanan pemeriksaan rapid test screening Covid-19, karena metode ini hanya merupakan suatu alternatif diagnosis untuk mendeteksi adanya infeksi Covid-19 pada pasien.

“Pemeriksaan rapid test screening Covid-19 tidak boleh dijadikan persyaratan untuk pasien agar dapat dilayani dan biayanya dibebankan kepada pasien karena bersifat memaksa dan melanggar hak-hak pasien,” lanjut Herman.

Herman juga menambahkan, hingga saat ini sendiri terdapat 49 rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di wilayah Kota Surabaya, dengan jumlah layanan 161.328 untuk kasus rawat jalan dan 12.780 kasus rawat inap selama bulan april 2020.

“Kami akan terus memantau rumah sakit mitra kami dalam memberikan layanan terhadap peserta JKN-KIS agar tetap memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan koridornya, hal ini sesuai dengan komitmen kita bersama ketika kontrak kerjasama ditandatangani,” tutup Herman.

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved