Fakta Rebutan Pengelolaan Sunan Ampel Surabaya Dibeber Pengurus Yayasan, Kuasa Hukum: Jalur Hukum

Siapa sangka kawasan religi Sunan Ampel Surabaya yang menjadi episentrum dakwah umat islam di Surabaya ini mengalami polemik pengelolaan.

TRIBUNJATIM.COM/FIRMAN RACHMANUDIN
Gus Hifnu didampingi pengurus Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel saat membeberkan polemik pengelolaan kawasan religi Sunan Ampel Surabaya 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Siapa yang sangka kawasan religi Sunan Ampel Surabaya yang menjadi episentrum dakwah umat islam di Surabaya ini mengalami polemik pengelolaan.

Hal itu terkuak setelah beberapa pengurus Yayasan angkat suara.

Diwakili Ahmad Hifni atau Gus Hifni, Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel membuka fakta adanya penyerobotan pengelolaan kawasan religi Ampel oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

Antisipasi Sebaran Covid-19, Masjid Sunan Ampel Surabaya Larang Jamaah Itikaf Seusai Salat Tarawih

Waktu Terbaik Baca Niat Puasa Ramadhan Menurut Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya: Terpenting Hati

Waktu Yang Baik Baca Doa Niat Puasa Menurut Prof Abd Ala Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

"Sejak tahun 1973 hingga 1998, pengurusan pengelolaan ini diberikan kepada umat, masyarakat sekitar atau tokoh sekotar yang juga sudah memiliki akta sah yayasan meski sempat berganti nama. Namun diperjalanannya, tiba-tiba muncul akta yayasan atas nama Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja yang mengklaim berhak atas pengelolaan kawasan religi tersebut," beber Gus Hifni, Kamis (21/5/2020).

Dalam nama yayasan yang baru muncul tahun 2019 itu, terdapat pencatutan nama Gus Hifni yang sama sekali tidak tahu dan merasa tak dilibatkan dalam pembentukan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja yang diprakarsai almarhum Gus Ubaid.

"Sebelumnya Gus Ubaid almarhum juga penah membuat akte yayasan dengan nama Yayasan Masjid Jami Agung Sunan Ampel. Jadi ada indikasi yayasan ini didirikan tanpa persetujuan pengurus-pengurus yayasan lama. Karena di struktur yayasan awal, Gus Ubaid ini sebagai pembina atau nadhir sehingga seolah-olah bisa membuat atau mendirikan Yayasan atas nama pengurus lainnya yang tidak pernah diajak bicara sebelumnya," tambahnya.

Polemik dualisme pengelolaan itu sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2016 dan berujung laporan polisi pada tahuj 2018 oleh Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya kepada terlapor Gus Ubaid. Namun di tahun 2019, gus Ubaid meninggal dunia.

Puncaknya, ketika salah satu unit usaha Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel yakni Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab disegel paksa oleh beberapa orang yang mengaku dari Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja.

"Ternyata kami baru tahu kalau ada upaya penggantian nama sertifikat beberapa tanah wakaf yang semula milik yayasan Masjid Agung Sunan Ampel dan sudah mengelola kawasan ini sejak tahun 1973 atau sebelumnya secara tradisional dan turun menurun oleh masyarakat sekitar dengan nama Yayasan yang didirikan gus Ubaid ini. Selama ini, pengursan yayasan Masjid Agung Sunan Ampel berusaha maksimal untuk terus melakukan transparansi namun sejak dua tahun terkahir itu, tidak ada laporan Transparansi keuangan oleh yayasan yang didirkan gus Ubaid maka dari itu kami terpaksa dorong ini agar tidak menjadi polemik dan kerugian bagi umat," tandasnya.

Sementara itu,kuasa hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel, Bachrul Amiq, mengatakan jika akan melakukan langkah hukum yang diperlukan dan mendorong herjadinya islah agar polemik ini tak berkepanjangan.

"Kawasan Religi Ampel ini kan menjadi episentrum penyebaran islam di Jawa utamanya Surabaya dan Jawa Timur. Makam Sunan ada disitu, masak kita yang masih hidup berebut seperti ini. Tapi yang pasti, kami tetap akan memperjuangkan kebenaran, namun yang kami dorong adalaj upaya islah agar bisa diurus bersama, transparan dan ada pertanggungjawaban,"singkat Amiq.

Penulis: Firman Rachmanudin
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved