Virus Corona di Jawa Timur

Cipayung Plus Minta Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Perbaiki Komunikasi: Bedakan Politik & Musibah

Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam anggota Cipayung Plus Jawa Timur minta Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya memperbaiki komunikasi.

TRIBUNJATIM.COM/AHMAD ZAIMUL HAQ
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bersama Forkopimda Jatim dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini; Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin; dan Plh Sekretaris Daerah Kabupatan Gresik, Nadlif, saat penyampaian hasil rapat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (19/4/2020). Hasil dari rapat itu memutuskan akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik untuk meredam penyebaran Covid-19. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM - Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam anggota Cipayung Plus Jawa Timur meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifiah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk memperbaiki pola komunikasi.

Hal ini sebagai bentuk kritik gabungan organisasi yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), KAMMI, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) ini.

Ketua Umum HMI Jawa Timur, Yogi Pratama meminta kedua pemimpin tersebut untuk membedakan urusan musibah kemanusiaan dan urusan politik.

Pihaknya meminta agar semua urusan tidak dijadikan panggung politik untuk mengambil simpati dari masyarakat.

Apalagi, saling menjatuhkan satu sama lain.

"Saya melihat musibah kemanusiaan ini dijadikan panggung politik untuk beratraksi saling menjatuhkan dan menyalahkan satu sama lain," kata Yogi dikutip dari rilis yang diterima TribunJatim.com di Surabaya, Sabtu (30/5/2020).

Polda Jatim Tinjau Kesiapan Kampung Tangguh Semeru di Kediri, Ruang Isolasi hingga APD Diperiksa

Pada akhirnya kebijakan yang diambil mengarah ke kalkulasi politik yang menguntungkan eskalasi politik di antara gubernur dan wali kota, bukan kebijakan yang mengedepankan pemberantasan virus Corona atau Covid-19.

"Jangan heran kenapa Jatim peringkat kedua tertinggi di Indonesia dan Surabaya paling tinggi di Jatim," katanya.

Kedua, pihaknya meminta Pemprov Jatim dan tim Satgas Covid-19 menyajikan kurva epidemi Covid-19 yang sesuai standar ilmu epidemiologi.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved