Virus Corona di Malang

Banyak Masyarakat Abai Protokol Kesehatan, Masa Transisi New Normal Malang Raya Ditambah 7 Hari

Wali Kota Malang menyampaikan, satu pertimbangan penambahan masa transisi menuju new normal ialah masih banyak masyarakat abai protokol kesehatan.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM/HUMAS PEMKOT MALANG
Rapat evaluasi masa transisi Malang Raya antara gubernur Jatim bersama Forpimda Jatim dengan Kepala Daerah Malang Raya, Danrem 083/BJ dan Forpimda Malang Raya di ruang NCC Balai Kota Malang pada Jumat (5/6/2020) malam. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Masa transisi sebelum penerapan new normal di Kota Malang akan ditambah tujuh hari sampai tanggal 14 Juni 2020 mendatang.

Penambahan jangka waktu tersebut akan dimulai sejak tanggal 7 Juni 2020.

Keputusan tersebut didapatkan dari hasil rapat evaluasi masa transisi Malang Raya antara gubernur Jawa Timur bersama Forpimda Jawa Timur dengan kepala daerah Malang Raya, Danrem 083/BJ dan Forpimda Malang Raya pada Jumat (5/6/2020) malam.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan, yang menjadi pertimbangan dalam penambahan masa transisi tersebut ialah masih banyaknya masyarakat yang abai akan protokol kesehatan.

Di mana dari hasil rapid test yang telah dilakukan di sejumlah tempat tongkrongan menemukan beberapa orang yang reaktif virus Corona atau Covid-19.

Berdasarkan fakta di lapangan juga memperlihatkan, bahwa komunitas millennial yang harusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik akan Covid-19, justru abai.

PSBB Sudah Selesai, ASN Pemkab Malang Masih Boleh Kerja dari Rumah, Aturan New Normal Masih Dibahas

Polresta Malang Kota Selidiki Laporan Disdikbud soal Perubahan Hasil Seleksi Peringkat Siswa SMPN

Itulah yang akan terus disasar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Malang melalui operasi gabungan pemkot, TNI dan Polri.

"Di tengah masyarakat muncul persepsi masa transisi sudah new normal, bahkan dipahami normal seperti tidak ada Covid-19. Ini yang akan terus ditekan dan diluruskan," ujar Sutiaji dalam rilis yang diterima TribunJatim.com, Sabtu (6/6/2020).

Oleh karena itu, Sutiaji berharap, dukungan dari gubernur Jawa Timur untuk dapat mengkoordinasikan dengan Kemendikbud berkaitan dengan tahapan penerimaan mahasiswa baru.

Halaman
12
Penulis: Rifki Edgar
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved