Respons DPMPTSP Kabupaten Mojokerto soal MUI Ngoro yang Tolak Pendirian Pabrik Minuman Beralkohol

DPMPTSP Kabupaten Mojokerto bereaksi terkait sikap MUI Kecamatan Ngoro yang menolak pendirian pabrik minuman beralkohol di Ngoro Industrial Park.

TRIBUNJATIM.COM/MOHAMMAD ROMADONI
Suasana area pergudangan yang akan ditempati perusahaan produksi minuman beralkohol di kawasan industri Blok J-11 Ngoro Industrial Park (NIP) Kabupaten Mojokerto, Jumat (5/6/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Mochammad Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Mojokerto bereaksi terkait sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Ngoro yang menolak pendirian pabrik minuman beralkohol di kawasan industri Blok J-11 Ngoro Industrial Park (NIP) Kabupaten Mojokerto.

Kapala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto, Abdulloh Muchtar, menjelaskan, pihaknya wajib memberikan tanggapan mengenai adanya laporan masyarakat yang merasa keberatan terkait berdirinya PT Hardcorindo Semesta Jaya, yang merupakan perusahaan minuman beralkohol (mihol).

"Karena itu kami hari ini mengundang perwakilan MUI Ngoro sebagai tindak lanjut surat keberatan atau penolakan terhadap yang bersangkutan," ujarnya kepada TribunJatim.com, Jumat (5/6/2020).

Ia mengatakan, pada prinsipnya, masyarakat siapapun diperbolehkan untuk melakukan permohonan usaha sesuai regulasi.

Selain itu, aspek pendirian tempat usaha juga mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dari masyarakat setempat.

MUI Ngoro Tolak Pendirian Pabrik Minuman Beralkohol di Ngoro Industrial Park Mojokerto

Mufidah, CJH Mojokerto Sisihkan Uang Hasil Jual Kue Bertahun-tahun untuk Haji, Batal Berangkat 2020

"Kami birokrasi yang bekerja di sektor perizinan tentunya juga bijaksana menyikapi persoalan ini," jelasnya.

Menurut Abdulloh Muchtar, DPMPTSP Kabupaten Mojokerto akan mewadahi semua aspirasi dari masyarakat termasuk MUI Kecamatan Ngoro yang menolak adanya perusahaan minuman beralkohol beroperasi di wilayahnya.

Hasil aspirasi dari masyarakat yang merasa keberatan ini nantinya akan disampaikan pada perwakilan perusahaan.

DLH Tutup Tempat Pembuangan Sampah Liar di Zona Perbatasan Kota dan Kabupaten Mojokerto

Tangani Covid-19 di Jawa Timur, Sudah Ada 22 Pendonor Plasma Convalescent Masuk Waiting List

Diharapkan, persoalan ini dapat segera diselesaikan melalui jalur mediasi dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik apakah kegiatan tetap berlanjut sesuai rencana atau tidak.

"Izin operasional kewenangan pusat sedangkan pemerintah daerah cuma mengatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB), itupuan karena di dalam kawasan industri persyaratannya berbeda dengan di luar kawasan," ujarnya.

Editor: Dwi Prastika

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved