Breaking News:

Jumlah Laporan Terus Meningkat, BPK Jatim Siapkan Layanan Pengaduan Lewat WA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jawa Timur mengajak masyarakat untuk semakin pro-aktif melaporkan berbagai dugaan pelanggaran keuang

bobby Koloway/surya
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim, Joko Agus Setyono pada acara peluncuran layanan pengaduan Masyarakat melalui WhatsApp di BPK Jatim, Jumat (12/6/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jawa Timur mengajak masyarakat untuk semakin pro-aktif melaporkan berbagai dugaan pelanggaran keuangan di daerah. Untuk mempermudah aduan, BPK Jawa Timur menyiapkan layanan pengaduan lewat WhatsApp (WA).

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim, Joko Agus Setyono menerangkan bahwa tren laporan dari masyarakat menunjukkan peningkatan tiga tahun terakhir. Mulai dari 2017 (32 laporan), 2018:(42 laporan), dan 2019 (52 laporan).

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai layanan pengaduan yang disiapkan BPK. "Baik dari tatap muka, surat, email, hingga aplikasi E-PPID," kata Joko pada sambutannya di acara peluncuran layanan pengaduan Masyarakat melalui WhatsApp di BPK Jatim, Jumat (12/6/2020).

Besarnya potensi tersebut membuat BPK berinovasi dengan menambah layanan pengaduan melalui aplikasi ponsel. Harapannya, dengan kemudahan tersebut masyarakat akan semakin pro-aktif dalam menyampaikan berbagai laporan dugaan pelanggaran.

Layanan pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp Bisnis: 0811 322 99 00.

Warga Jember Berharap Biaya Rapid Terjangkau dan Mudah

Tertimpa Masalah Berat, Ruben Onsu Unggah 2 Foto Ini di Medsos, Suami Sarwendah: Hastag Senyumin Aja

Suami Syok Lihat Istri Jenggotan & Suaranya Aneh, Saat Nikah Wajah Ditutupi, Rumah Tangga Hancur

"Kami siap untuk menerima berbagai laporan namun harus tetap sesuai regulasi," katanya kepada TribunJatim.com.

Hal ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Misalnya, harus disertai KTP dan orang serta tempatnya jelas. Sehingga, laporan itu bisa dipertanggungjawabkan," katanya kepada TribunJatim.com.

Selanjutnya, pihaknya akan memilah, dan apabila sesuai administratif akan sekaligus menindaklanjuti.

"Kami berharap masyarakat ikut mengawal proses pembangunan di daerah," katanya.

"Salah satu tugas BPK adalah pemeriksaan. Dengan adanya pengaduan akan sekaligus menambah informasi bagi kami, mana yang menjadi prioritas dalam pemeriksaan," katanya.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Indonesia Provinsi Jawa Timur, Agus Widiarta. Pada sambutannya, Agus mengapresiasi terobosan BPK tersebut.

Ia berpesan kepada BPK agar layanan tersebut terus dapat diakses dan setiap laporan ditindaklanjuti. "Kami pernah menemukan Hotline layanan di sebuah daerah, nomornya ada, tapi ketika dihubungi tidak aktif," katanya.

Selain itu, BPK harus menyampaikan kepada masyarakat tentang perkembangan aduan. "Apakah aduan tersebut selesai atau belum, harus disampaikan kepada masyarakat," jelasnya.

Acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Heru Tjahjono dan Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Imadoeddin. Peluncuran layanan ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti physical distancing, pemakaian masker, dan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki tempat acara. (bob/Tribunjatim.com)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved