Pemkot dan DPRD Batu Bahas 3 Raperda, Sepakat Perlu Ada Sanksi Pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah Kota Batu dan DPRD Batu tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko beri jawaban ke DPRD.

ISTIMEWA/HUMAS KOTA BATU
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi di DPRD Batu saat membahas tiga Raperda melalui paripurna virtual di Balaikota Among Tani, Jumat (19/6/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, BATU – Pemerintah Kota Batu dan DPRD Batu tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Kawasan Tanpa Rokok dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutannya mengatakan ketiga Ranperda itu dipandang perlu untuk segera terwujud, demi terciptanya kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Yang bertujuan antara lain mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” kata Dewanti, Jumat (19/6/2020).

Lawan Jokowi Habis Rp 1 T, Sandiaga Uno Hartanya Kini Bertambah Puluhan Miliar Rupiah, Sumbernya?

Terkuak Alasan Ahmad Dhani Klepek-klepek ke Mulan, 1 Hal Paling Khas, Mulan Geli, Ashanty: Ya Allah

Dewanti yang memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi di DPRD menjelaskan terkait Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Pada prinsipnya yang menjadi harapan sejumlah fraksi juga merupakan harapan Pemkot Batu.

“Bahwa kita bersama mendukung untuk terwujudnya pengembangan perpustakaan dengan standar nasional sebagaimana tertuang dalam standar nasional perpustakaan (SNP),” kata Dewanti, Jumat (19/6/2020).

Dikatakan Dewanti, upaya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan berstandar nasional menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Promo JSM Indomaret Terbaru 19-21 Juni 2020, Dapakan Harga Spesial dan Beli 2 Lebih Hemat

VIRAL Bayi Lahir di Semak-semak saat Hujan, Ibunya Depresi & Kesulitan Ekonomi, Ini Kabar Sang Bayi

Hal itu dilakukan untuk menjamin hak warga negara atas layanan perpustakaan melalui pendayagunaan sumber daya (SDA) yang memadai berupa anggaran, SDM, sistem dan metode pelayanan perpustakaan, peralatan dan perlengkapan, serta pengembangan Teknologi Informasi (TI).

“Mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah melainkan juga menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat. Sehingga penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Batu,” katanya.

Terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR), menanggapi pandangan Fraksi PKB, Pemkot Batu sepakat perlu ada sanksi bagi yang melanggar peraturan.

“Kami sangat sepakat dengan Fraksi PKB untuk pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelanggaran karena efektif tidaknya sebuah peraturan, dalam hal ini Perda ditentukan adanya sanksi sebagai bentuk sanksi terhadap terjadinya pelanggaran,”ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved