Biasanya Gelar Pertemuan di Hotel, Bawaslu Kabupaten Malang Ganti Cara Koordinasi dengan Online

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Bawaslu Kabupaten Malang menyediakan subsidi pulsa sebesar Rp 50 ribu kepada seluruh anggotanya.

Kebijakan itu diterapkan guna memaksimalkan komunikasi di saat pandemi virus Corona ( Covid-19 ).

"Setiap bulan anggota akan mendapat bantuan sebanyak 2 kali, jumlah nominalnya Rp 25 ribu," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi ketika dikonfirmasi, Rabu (24/6/2020).

Sumber dana bantuan tersebut diambil dari refocusing panwas di kecamatan, desa dan kelurahan.

"Anggaran kami refocusing untuk panwas kecamatan dan desa/kelurahan untuk paket internet," kata Muhammad Wahyudi.

Paket internet tersebut nantinya berhak diterima oleh 489 orang panwaslu di seluruh Kabupaten Malang.

• Beri Pendampingan selama Pilkada Malang 2020, Tim Hukum Sam HC-Gunadi Bekerja Sukarela

• 9 Orang Positif Covid-19 di Kelurahan Mergosono, Polresta Malang Kota Bakal Bentuk Kampung Tangguh

Muhammad Wahyudi mengungkapkan, pihaknya akan mengurangi pertemuan yang bersifat pertemuan langsung di hotel, dan mengubahnya dengan pertemuan secara tidak langsung alias online.

"Kami lagi minimalisir kumpul-kumpul karena ada virus Corona. Biasanya anggaran kami catat untuk pertemuan di hotel, tapi jadinya diubah untuk paket internet itu," jelas Muhammad Wahyudi.

Sehingga anggota Bawaslu Kabupaten Malang bakal sering bertatap muka dengan menggunakan aplikasi konferensi online.

"Setiap kali koordinasi dengan menggunakan video conference saja," katanya.

• Area Stadion Kanjuruhan Malang Mulai Dibuka, Pedagang Sekitar Kandang Arema Dapat Pemasukan Lagi

• PPDB SMAN Kota Malang 2020 Jalur Zonasi Hari Pertama, Domisili Jarak Terjauh Sekolah Bersaing Ketat

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Malang memang mendapat jatah Rp 27 miliar dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Malang.

Dana tersebut digunakan untuk mengarungi Pemilu Kabupaten Malang 2020.

"Tidak ada penambahan dana di luar NPHD," tegas Wahyudi.

Editor: Dwi Prastika