Penggunaan Dana Desa 2020, Camat dan Kepala Desa Dikawal Kejari Lamongan, Cegah Penyelewengan

Penggunaan dana desa 2020 di Lamongan, para camat dan kepala desa akan dikawal ketat oleh Kejari Lamongan.

Shutterstock
ILUSTRASI Dana Desa 2020. 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Mengawal pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan, Pemkab Lamongan Jawa Timut menggandeng Kejaksaan Negeri menggelar Sosialisasi Pendampingan Hukum Keperdataan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Ruang Command Center, Kamis (25/6/2020). 

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti oleh seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Lamongan.

Bupati Fadeli dalam sambutannya berharap kegiatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh camat maupun kepala desa.

Kesal Tak Disiapkan Makanan, Suami Ini Potong Telinga Istri Pakai Sembilu Bambu: Saya Dirasuki Setan

"Camat dan kepala desa harus faham benar penggunaan dana desa, jika kurang faham manfaatkan pendampingan hukum ini, agar semua dapat berjalan dengan lancar dan baik,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Fadeli mengungkapkan, adanya pandemi Covid-19, berdampak pada penggunaan dana desa, yang biasanya untuk pembangunan desa, saat ini dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Penanganan Covid-19 tersebut, antara lain pencegahan, pembuatan ruang isolasi, pemenuhan APD, pembentukan kampung tangguh, pembangunan padat karya serta Bantuan Langsung Tunai (BLT),” ungkap Fadeli.

Ucapan Ibu Mertua Bongkar Sikap Zaskia Gotik, 1 Pesan Sebelum Pisah Balik ke Jakarta: Jangan Marah

Kisah Sejoli Gagal Nikah karena Ternyata Kakak Beradik, Hamil & Pacaran 5 Tahun, Fakta Pilu Terkuak

Saat ini dana desa telah disalurkan ke desa-desa sebesar 55 persen, yakni tahap I mencapai 40 persen dan  tahap II 15 persen.

Sementara untuk BLT yang menggunakan dana desa bulan April sudah tersalur sebelum lebaran sedangkan bulan Mei masih berjalan dan ditargetkan akan selesai sebelum pertengahan Juni.

Alat PCR Bantuan Menkopolhukam Tiba di Sampang, Deteksi Warga Terjangkit Corona Bisa Lebih Cepat

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Diah Yuliastuti membenarkan, pihaknya siap membantu untuk melakukan pendampingan hukum untuk membantu terselenggaranya pengelolaan dana desa tanpa ada pelanggaran penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh kades.

“Pendampingan ini dilakukan tanpa pungutan biaya bagi kades sebagai pelaksana anggaran, hal ini diharapkan agar dalam pemanfaatan dana desa tahun 2020 ini dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 tanpa ada pelanggaran penyelewengan,” ujarnya.

Penulis: Hanif Manshuri

Editor: Arie Noer Rachmawati

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved