Bertemu Ulama Se-Madura, Menkopolhukam Tegaskan RUU HIP Belum Dibahas Presiden

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pada kiai dan juga ulama di Madura tentang penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

TRIBUNJATIM.COM/FATIMATUZ ZAHRO
Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pada kiai dan juga ulama di Madura tentang penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam silaturahmi bersama kiai dan ulama se Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Sabtu (27/6/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pada kiai dan juga ulama di Madura tentang penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.

Dalam silaturahmi bersama kiai dan ulama se Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Sabtu (27/6/2020), Mahfud MD berharap hal ini tidak menjadi polemik lagi.

Namun ia juga menjelaskan meski sudah ditunda pembahasannya namun pemerintah tidak bisa mencabut karena yang mengusulkan adalah DPR RI.

Cerita Mahfud MD Ungsikan Sang Ibu ke Rumah Saudara Saat Tetangga Meninggal karena Covid-19

Kisah Haru Nenek Asal Gresik, Berawal dari Mules Kemudian Positif Covid-19, Akhirnya Sembuh

"Dari berkembangnya masalah RUU HIP ini yang saya tangkap adanya penolakan dan sikap secara kolektif adalah yang pertama dari ulama dan habaib adalah dari Madura. Yang kemudian berkembang penolakan di Jember Bangil dan seterusnya," kata Menkopolhukam.

Menurutnya penolakan secara politik dan menyebut identitas kelompok ulama tentu saja dibolehkan dan akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menilai situasi terhadap satu hal atau masalah.

Dijelaskan Mahfud bahwa RUU HIP tersebut adalah RUU yang diprakarsai atau diusulkan oleh DPR RI.

Ramalan Zodiak Besok Minggu, 28 Juni 2020: Libra Akan Dibenci Bos, Batin Capricorn Tentram

Gerak-gerik Aneh di Korea Utara, Kim Jong Un hingga Corona, Kini Dibicarakan Semua Kepala Negara

Dan ia sendiri baru membacanya saat RUU tersebut sudah diserahkan ke pemerintah.

"Ketika saya baru membaca RUU itu dan ternyata benar nahwa yang dipermasalahkan dan dipersoalkan dalam RUU itu agak sensitif. Tapi intinya yaitu bahwa RUU tersebut datangnya dari DPR," tegasnya.

Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan bahwa ada beberapa hal substansial yang menjadi penolakan dari ulama dan juga ormas.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Taufiqur Rohman
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved